“Namun, kondisi ini tidak tepat karena seharusnya jasa pelayanan dibayar sesuai bulan pelayanan,” akuinya.
Pernyataan Alwia tersebut memicu reaksi dari beberapa pegawai RSUD Chasan Boesoirie. Salah seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya berkomentar, “Alwia dan Agung tidak memiliki kemampuan dalam restrukturisasi keuangan rumah sakit. Jika mereka mengerti tata kelola keuangan, seharusnya masalah ini menjadi tanggung jawab pemprov, bukan kebijakan pengulangan,” ujarnya.
Pegawai tersebut juga menyarankan agar Alwia dan Agung segera melakukan identifikasi terhadap sumber penerimaan BLU untuk memaksimalkan pendapatan RSUD, agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam penerimaan dan pengeluaran.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jika mereka berdua memiliki kapasitas dalam tata kelola keuangan, kenapa tidak ada upaya untuk mengidentifikasi sumber pendapatan BLU? Ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan dalam mengelola BLUD,” tambahnya.
Pegawai tersebut juga mengkritik penerimaan jasa BPJS pada tahun 2024 yang digunakan untuk membayar jasa tahun 2023, dengan mengatakan bahwa ini menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah keuangan rumah sakit.
Terkait dengan isu adanya unjuk rasa yang mendesak penggantian Alwia Assagaf dan Agung Sri Sadono, pada Senin, 24 Februari 2024, salah seorang ASN RSUD Chasan Boesoirie menegaskan, “Harus diganti,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Agung Sri Sadono, Wakil Direktur Umum dan Keuangan, belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui WhatsApp.
Sumber : MAKIANOPOST
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Penulis | : TIM |
Editor | : BIM |
Sumber | : MAKIANOPOST |
Halaman : 1 2