DETIKINDONESIA.CO.ID, Jakarta – Persaingan Pilkada di Pulau Taliabu diwarnai gugatan pasangan calon nomor urut 3, Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan, terhadap penetapan pasangan calon nomor urut 1, Salsabila Widya L Mus dan La Ode Yasir, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu. Gugatan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran administrasi dan rekam jejak calon, termasuk dugaan kepailitan Salsabila Widya L Mus.
Dalam gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), pasangan calon nomor urut 3 menuduh KPU lalai dalam verifikasi administrasi, sehingga meloloskan pasangan calon nomor urut 1 yang memiliki rekam jejak permasalahan kepailitan. “Ini skandal yang mencoreng demokrasi,” tegas kuasa hukum penggugat dalam keterangan pers. Gugatan tersebut juga mempersoalkan selisih suara yang signifikan antara kedua pasangan calon dan meminta pemungutan suara ulang (PSU) untuk memastikan keadilan substantif.
Selisih suara yang cukup besar memicu pertanyaan apakah hasil Pilkada harus dibiarkan tetap berlaku meskipun terdapat cacat hukum yang mendasar. Pasangan calon penggugat berpendapat bahwa suara rakyat harus dihargai dengan proses yang adil dan transparan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
MK saat ini tengah menyelidiki bukti-bukti untuk memastikan keabsahan keputusan KPU. Kasus ini menyoroti potensi konflik kepentingan politik dan menguji sistem demokrasi di Indonesia.
Penulis | : TIM |
Editor | : BIM |
Sumber | : TEROPONG MALUT |
Halaman : 1 2 Selanjutnya