Gus Yahya, HMI dan Islam Inklusif

Oleh: Puji Hartoyo

Penulis Adalah: Ketua Umum PB HMI (MPO) 2013-2015

Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 yang dilaksanakan di Lampung pada tanggal 22-24 Desember 2021 telah menetapkan KH. Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU masa bhakti 2021-2026. Gus Yahya berhasil mengugguli perolehan suara dari calon petahana KH Said Aqil Siroj yang memimpin NU sejak tahun 2010-2021.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terpilihnya Gus Yahya sebagai Ketum PBNU tentu menjadi kabar yang menggembirakan bagi warga Nahdliyin tak terkecuali bagi kader dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) seluruh Indonesia, termasuk saya sebagai juniornya di Pesantren Krapyak Yogyakarta dan HMI. Karena salah satu kader terbaiknya kini memimpin organisasi Islam terbesar di dunia dengan jumlah anggota mencapai sekitar 91,2 juta jiwa (survei LSI 2019). Selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gajah Mada (Fisipol UGM) Yogyakarta, Gus Yahya diketahui aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta dan pernah menjabat sebagai Ketua Komisariat Fisipol UGM tahun 1985-1986.
Kemenangan Gus Yahya yang mendapatkan 337 suara dari 548 muktamirin, ini menunjukan bahwa kader HMI diterima di NU. Kader HMI dianggap mampu mengemban amanah memimpin ormas Islam dengan kapasitas dan kompetensi yang dimilikinya. Meskipun, belakangan beberapa pihak diantaranya Andi Jamaro mantan anggota DPR RI 2 periode ini mempertanyakan ideologi Gus Yahya karena sewaktu kuliah dianggap pernah aktif di HMI-MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) dan tidak berproses di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang notabene-nya organisasinya pelajar dan mahasiswa yang dekat dengan NU.
Sebagai orang yang pernah diberikan kepercayaan sebagai Ketum HMI cabang Yogyakarta dan menjabat Ketua Umum PB HMI MPO 2013-2015, menurut saya sesungguhnya tidak ada pertetangan antara HMI dan NU secara ideologis. HMI adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang berasaskan Islam begitupun NU. Dan, HMI pun tidak pernah memberi penekanan atau memaksa kadernya untuk mengikuti mazhab tertentu.

Kedekatan HMI dengan NU sejatinya berlangsung sudah dari dulu. Dalam sejarahnya NU dengan HMI tidak berada pada jalur yang berseberangan. justeru NU selalu menjadi Kakak yang peduli bagi HMI. Terutama saat rencana Presiden Soekarno karena desakan PKI (Partai Komunis Indonesia) dan CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) ingin membubarkan HMI tahun 1965 disitu NU yang terdepan membela HMI agar tidak jadi dibubarkan.
Ketika suasana memanas dan CGMI dan PKI terus mendesak Presiden Soekarno agar membubarkan HMI, Sang Pemimpin Besar mengundang Subandrio dan KH. Saifuddin Zuhri ke Istana. Sesuai dengan pesan Sulastomo Ketua Umum PB HMI saat itu, Subandrio tidak setuju jika HMI dibubarkan. KH Saifuddin Zuhri, atas nama NU, malah mengancam Bung Karno.

“Kalau Bung Karno membubarkan HMI karena desakan CGMI dan PKI, saya serahkan mandat sebagai menteri (agama). Saya tidak bertanggungjawab jika massa NU melawan negara.”
Jadi, saat kita mendapati perbedaan satu sama lain tentu yang kita harapkan adalah kebersamaan dalam keragaman. NU, Muhammadiyah, HMI, PMII dan sebagainya adalah sejatinya sama dalam tujuan kebaikan dan kemaslahatan bangsa dan ummat. Jika ada alumni HMI yang dipercaya untuk menjadi Ketum PBNU itu sebagai bentuk kebersamaan dalam visi kebangsaan dan keummatan. Bukan karena adanya dikotomi HMI dan PMII di tubuh NU. Jadi kalo yang terpilih Ketua Umum itu dari latarbelakang organisasi HMI bukan berarti alumni PMII tidak bisa bekerja dengan baik di NU dan juga sebaliknya.

Lebih dari itu HMI menjadi laboratorium diskursus berbagai mazhab dan aliran pemikiran Islam.

Halaman : 1 2 Selanjutnya