“Profesionalisme merupakan kunci yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri. Dengan demikian, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri bukan sekadar untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan semata. Lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Karenanya penegakan hukum harus bisa mencakup rule of law, responsiveness, concencus orientation, equity, efficiency and effectiveness, serta strategic vision,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga kondusofitas masyarakat selama masa penyelenggaraan Pemilu 2024.
Melalui Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024, Polri sukses mengedepankan Preemtif dan Preventif, untuk meminimalisir terjadinya potensi konflik sosial di tengah masyarakat menjelang dan sesudah Pemilu, sehingga Pemilu 2024 dapat berlangsung aman dan damai, serta persatuan dan kesatuan Bangsa tetap terjaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024. Persaingan dan tensi politik di Pilkada Serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan Pileg dan Pilpres. Karenanya Polri juga harus kembali mempersiapkan diri, menyiapkan berbagai strategi agar kondusifitas, keamanan, dan persatuan bangsa tetap terjaga,” pungkas Bamsoet.
| Penulis | : |
| Editor | : |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
