Hadiri RDP bersama Komisi II DPR RI, Bupati Freddy Thie Minta Dukungan Pemekaran DOB di Kaimana

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Pimpinan Daerah se-Provinsi Papua dan Papua Barat. Bupati Kaimana Freddy turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam unggahannya di media sosial Facebook, Bupati Freddy Thie terpantau mengikuti jalannya RDP yang membahas beberapa agenda terkait rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Pagi tadi (Senin 20/3) saya menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta,” ungkapnya di laman Facebook pribadinya, dilihat pada Senin, (20/03/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Freddy Thie menjelaskan bahwa agenda RDP itu membahas perihal paska pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua.

“Yakni diantaranya pembagian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah-daerah DOB, masalah pajak fiskal, serta masalah tanggung jawab pembiayaan program beasiswa anak-anak Papua di luar negeri,” jelasnya.

Dalam RDP Komisi II itu, Pejabat Gubernur Papua Barat Komjend. Pol. (Purn). Paulus Waterpauw menyampaikan terkait usulan rencana pemekaran DOB kabupaten/kota di Papua Barat serta pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah.

“Salah satunya terkait rencana pemekeran Kabupaten Arguni, Kabupaten Teluk Etna dan Kabupaten Yamor,” kata Bupati Freddy Thie.

Merespons hal itu, Bupati Kaimana Freddy Thie menyambut baik rencana tersebut, terlebih tiga daerah yang rencana dimekarkan itu saat ini masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kaimana.

“Tentu sebagai Kepala Daerah saya berharap dengan adanya rencana usulan pemekaran DOB di Kaimana mendapat restu dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat baik itu tokoh adat, agama, perempuan, pemuda dan lain-lain,” ungkapnya.

Freddy Thie juga menilai upaya bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Papua dan Papua Barat, serta dukungan dari lembaga legislatif untuk rencana pemekaran DOB khususnya di Kaimana akan meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemekaran DOB di Kaimana harus menjadi agenda pemerataan pembangunan serta percepatan pelayanan terhadap kesejahteraan masyarakat kedepannya,” imbuhnya.