Heru Budi Tegur ASN DKI Jakarta Yang Incar Jabatan dan Pinjaman Online (Pinjol)

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono geram atas kelakuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Heru bahkan menegur hingga melontarkan sindiran keras terhadap para anak buahnya.

Dirangkum detikindonesia, Sabtu (7/9/2023), sindiran maupun teguran itu disampaikan Heru Budi saat melantik pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Selama sepekan terakhir, Heru Budi memang beberapa kali melantik para anak buahnya. Heru juga sempat mengumpulkan para pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI untuk memberikan arahan mengenai kinerja.

Heru Budi menyinggung kelakuan anak buahnya yang berputar-putar mencari dukungan demi naik jabatan. Heru juga mengaku heran masih ada ASN DKI yang memiliki tunjangan besar tapi tetap mengajukan pinjaman online.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Tegur Pejabat Tak Kenakan Kemeja Putih Saat Dilantik
Heru Budi menegur sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan tidak mengenakan kemeja putih saat dilantik menjadi pejabat eselon III dan IV. Heru menilai para ASN yang tidak mengenakan kemeja putih pada hari pelantikannya menunjukkan sikap tak disiplin.

Pantauan detikindonesia di Ruang Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Selasa (3/10/2023) sore, Heru Budi melantik pejabat eselon III dan IV untuk jabatan administrator dan jabatan pengawasan di Balai Kota DKI Jakarta.

“Saya dari sini melihat ada ketidakseragaman,” kata Heru Budi dalam sambutannya.

“Anda tidak disiplin. Saya saja melantik Anda berkaca dulu,” tegas Heru.

Heru terlihat geram sambil menatap ke arah beberapa ASN yang tidak mengenakan kemeja putih saat proses pelantikan. Dia lalu meminta para ASN yang tak mengenakan kemeja putih mengangkat tangan secara sukarela.

Setelah itu, beberapa orang di barisan ASN mengangkat tangan. Terlihat kurang lebih lima orang yang mengangkat tangan. Mereka terlihat mengenakan kemeja berwarna biru, abu-abu, dan putih bercorak hitam di balik jas hitam.

“Sebutin sukarela yang nggak pakai baju putih. Kenapa?” kata Heru tegas.

Sejumlah ASN yang mengangkat tangan itu hanya diam. “Baru berpakaian saja tidak sesuai dengan aturan. Saya minta BKD panggil yang tidak pakai baju putih hari ini,” ujarnya.

Setelah itu, Heru melanjutkan sambutannya dan mengarahkan para ASN agar bekerja dengan benar, melayani masyarakat, dan menjaga netralitas pada Pemilu 2024.

“Terakhir, jelang pemilu, jangan flexing. Kalau dinas Anda mendapatkan info yang harus diteruskan, masyarakat kurang info, bantu kadisnya untuk menjelaskan. Besok masih ada pelantikan, saya nggak mau seperti ini. Ini contoh konkret, harusnya protokol seleksi, keluarin yang tidak sesuai undangan. Baru dilantik saja nggak beres, gimana mau beresin kerjaan yang ada,” katanya.

2. Minta DKI Bersih dari Sampah
Heru Budi Hartono kembali melantik Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu, 4 Oktober 2023. Heru berpesan agar para pejabat yang baru dilantik dapat mempertahankan kedisiplinan dan menjaga integritas ASN dalam memberikan pelayanan publik.

Heru Budi dengan tegas meminta para lurah dapat peduli terhadap lingkungan kawasannya. Mulanya Heru menunjukkan video yang dia rekam saat melewati Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Jakarta Pusat yang terlihat kotor karena banyak sampah yang berserakan.

“Di samping Masjid Istiqlal, di samping Mabesad, ada taman di bawah rel kereta api nih pak wali, tolong digotong royong sebentar. Coba lihat semua pejabat lewat situ,” kata Heru.

“SDA satu kecamatan ada berapa Pak Wali? PJLP 20 orang, SDA 20 orang. Lurah, PJLP, PPSU ada berapa? 67? Ya tempat-tempat strategis harus bersih dong,” tegasnya.

Lalu Heru pun menunjukkan beberapa foto yang menunjukkan tumpukan sampah di sepanjang trotoar jalan. Ia pun menyinggung jajarannya yang agar dapat serius dalam bekerja.

“Masa sih Jakarta bersih saja nggak bisa, bersih saja nggak bisa, saya nggak minta yang lain-lain. Lurah, Pak lurah saya nggak minta dibikin kue, saya minta bersih Jakarta,” ujarnya.

Heru Budi mengungkap ulah pejabat minta jabatan untuk istri. Selengkapnya di halaman selanjutnya.

3. Ungkap Ada Pejabat ASN Minta Jabatan untuk Istri di Pemprov DKI
Heru Budi mengaku sempat mendapat pesan WhatsApp dari seorang pejabat aparatur sipil negara (ASN). Pejabat ASN itu meminta istrinya mendapat jabatan tertentu di Pemprov DKI Jakarta.

“Suami ikut WA-WA saya, urusannya apa?” kata Heru Budi saat sambutannya di acara Pelantikan Pejabat ASN di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Heru menekankan para ASN tidak bisa bersikap sewenang-wenang hanya karena memiliki keluarga ataupun kerabat yang kedudukannya lebih tinggi. Seharusnya, para pejabat eselon III dan IV menunjukkan kinerja terbaiknya jika ingin mendapatkan apresiasi kenaikan jabatan ataupun hal lainnya.

“Kemarin sama saya juga berikan arahan. Jika punya suami, terutama punya jabatan melebihi Anda yang eselon 3, eselon 4. Suami punya jabatan di luar sana, di luar pemda, punya lebih kuasa, jangan bawa-bawa ke Balai Kota, ke Pemda DKI,” tuturnya.

Heru berujar, ASN yang masih berusaha melakukan praktik-praktik tersebut, lebih baik mengundurkan diri dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Yang merasa saya sampaikan seperti ini, ada yang seperti itu, boleh kalau mau ikut suami. Silakan. Kalau di rumah saja, silakan aja, tapi kalau bekerja, ada wali kota, ada kepala dinas, ada asisten,” imbuhnya.

4. Ancam Copot Pejabat yang Promosikan ASN Tak Becus Kerja
Heru Budi Hartono kembali melantik 321 aparatur sipil negara (ASN) tingkat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI. Heru Budi meminta para pejabat eselon III dan IV yang baru saja dilantik dapat menyelesaikan permasalahan di wilayah masing-masing.

Pelantikan digelar di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (5/10/2023). Adapun rincian pejabat yang dilantik, yaitu Administrator (Eselon III) sebanyak 26 orang dan Pengawas (Eselon IV) sebanyak 280 orang dari Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, 13 pejabat Fungsional dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (Tenaga Kesehatan), dan dua pejabat Fungsional Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Tenaga Kependidikan).

Heru Budi menjelaskan para eselon 3 dan 4 yang dipromosikan hari ini merupakan usulan dari pejabat tinggi di masing-masing SKPD. Heru mengancam bakal mencopot pihak yang merekomendasikan pejabat yang baru saja dilantik jika dalam enam bulan tak menunjukkan kinerja baik.

“Saya minta yang promosi harus menunjukkan kemampuannya. Tunjukkan bahwa usulan Pak Wali promosi dari eselon IV ke eselon III berarti anda dipercaya. Kalau nanti 6 bulan dinilai kurang baik atau kinerja tidak baik tanggung jawabnya Pak Wali,” kata Heru Budi, Kamis (5/10/2023).

“Hari ini siapa yang mengusulkan promosi? Saya percaya. Tapi ketika saya cek kinerja 6 bulan tidak baik, 1 bulan tidak baik, yang mengusulkan saya ganti. Yang bersangkutan biarin aja, jadi aturan mainnya gitu ya,” sambung Heru.

Heru kemudian menceritakan pengalamannya menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Saat itu, dirinya mengaku tak yakin kepada salah satu pejabat suku dinas yang baru saja dilantik gubernur atas usulan Kepala Dinas. Heru kemudian mengajak pejabat itu berkeliling ke wilayah untuk mengetahui kinerjanya.

“Tiap pagi saya ajak keliling sesuai dengan tupoksinya. Sore hari sy ajak keliling sesuai tupoksi. Ternyata apa yang saya duga bener, pak Wali, pak Sekda, kinerja tidak sesuai yang saya harapkan. Saya telepon kepala BKD saya bicara, ganti kadisnya. Karena kadisnya yang mengusulkan,” ucapnya.

Kemudian, Heru juga menekankan agar setiap permasalahan perkotaan bisa diselesaikan di wilayah masing-masing tanpa harus di bawa ke tingkat provinsi. Heru Budi kemudian mencontohkan masalah dengan menampilkan foto-foto galian kabel yang berserakan di jalan.

“Di kecamatan ada camat, ada wakil camat, ada sekcam. Di kelurahan ada lurah, ada sekkel. Di tingkat kota ada kabag. Saya kan dulu kabag prasarana kota, kabag umum, balik lagi kabag namanya berubah, tiga kali balik. Artinya apa? Tolong PR-PR di wilayah selesaikan di wilayah, tuntaskan di wilayah. KPI wali kota ya tuntaskan pekerjaan wilayah. Jangan sampai sesuatu yang selesai di wilayah naik ke provinsi, Pak Aspem, Pak Sekda,” tegasnya.

Heru lantas mencontohkan masalah pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung di Rawajati, Jakarta Selatan. Saat itu, kata dia, pejabat tingkat provinsi sampai turun tangan menggelar rapat bersama BPN. Padahal, Heru memandang permasalahan itu semestinya bisa diselesaikan oleh Kepala Bagian tingkat Pemerintah Kota semata.

“Contoh di wilayah Jaksel mungkin ada setahun masalah Kali Ciliwung Rawajati. Hanya gara-gara sebuah kalimat, Kabag Hukumnya masih yang lama nggak Pak Wali? Hanya sebuah kalimat, pada hari ini yang bersangkutan hadir di hadapan lurah disaksikan RT RW bahwa yang bersangkutan menyatakan tanahnya milik dia. Kenapa kabag hukum nggak bisa selesaikan itu? Masalah itu naik ke provinsi. Kumpul tuh Wali Kota, Pak Sekda, Pak Aspem, hanya mengubah sebuah kalimat, diterima oleh kanwil BPN. Saya tidak mau loh ya hal-hal yang kecil dipikirin,” tegasnya.

Heru Budi heran masih ada pegawai DKI yang ngutang pinjol padahal tunjangan kinerja besar. Selengkapnya di halaman selanjutnya.

5. Heran Ada Pegawai DKI tapi Masih Utang Pinjol
Heru Budi Hartono mengaku heran masih ada aparatur sipil negara (ASN) DKI yang mengajukan pinjaman online (pinjol). Heru meminta para pejabat eselon III dan IV mengingatkan anak buahnya untuk menjauhi utang ke pinjol.

Hal tersebut disampaikan Heru Budi setelah melantik 321 aparatur sipil negara (ASN) tingkat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI pada Kamis (5/10/2023). Meski begitu, Heru tak menyebutkan spesifik siapa ASN yang berutang ke pinjol.

“Lantas berikutnya yang namanya eselon IV eselon III punya anak buah. Kasih tahu jangan main pinjol, saya bingung, udah pegawai DKI kok masih main pinjol? Bingung saya. Kan ada tuh di wilayah,” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Heru juga mengaku geram kerap mendapatkan pesan singkat oknum ‘menitipkan’ kerabatnya untuk menjadi pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Heru menekankan seluruh ASN DKI tetap berjuang dalam memperoleh tujuannya.

“Saya paling sebel dapet WA. WA apa? Tolong bantu si A eselon 2, si B eselon 3. Ya silakan saya dikasih tes,” tegasnya.

“Usahakan bahwa mencapai sesuatu perlu perjuangan,” sambungnya.

Heru menuturkan kelebihan yang dimiliki ASN DKI saat ini ialah tak perlu memikirkan perpindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ditambah lagi, tunjangan kinerja yang diperoleh setiap bulan pun tinggi.

6. Minta Anak Buah Kerja yang Benar, Jangan Mutar Kayak Gasing
Heru Budi Hartono melontarkan sindiran kepada anak buahnya yang ingin naik jabatan. Heru mengatakan anak buahnya cukup bekerja dengan benar dan perlu seperti gasing, yang berputar-putar mencari dukungan, demi naik jabatan.

Sindiran itu diutarakan Heru Budi setelah melantik 321 ASN tingkat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI pada Kamis (5/10/2023). Heru mengatakan para pejabat yang baru dilantik harus bekerja dengan benar.

“Pulang dari sini, kerja yang benar. Jangan mutar-mutar kayak gasing, ngitung aja, saya udah kabag 3 tahun, mutar aja saya sekcam sekian tahun. Nanti keliling tuh eselon 3 udah lama, minta dukungan jadi camat. Nggak usah! Kerja yang benar!” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Heru mengaku memulai karier sebagai PNS di DKI Jakarta tanpa ada kenalan di Pemprov DKI. Menurutnya, kondisi itulah yang membuatnya bekerja keras tanpa bergantung pada orang lain.

“Saya di DKI nggak ada siapa-siapa, apalagi Anda yang punya siapa-siapa. Masa nggak bisa kerja benar? Ya, Bu Maria (Kepala BKD DKI)? Saya nggak punya siapa-siapa. Karena saya nggak punya siapa-siapa, saya bekerja yang benar. Tapi, kalau Anda punya siapa-siapa, ya gitu, nyantol aja, kerja nggak beres,” ujarnya.

Heru Budi mengungkap alasannya menyindir anak buahnya yang ingin naik jabatan. Heru menjelaskan tujuannya supaya anak buahnya dapat bekerja dengan baik untuk mendapat promosi jabatan.

“Pertama, ASN itu kan memang akhir dari sebuah pekerjaan tentunya kalau berprestasi mengharapkan promosi. Nah, promosi itu bukan cari jabatan, artinya promosi itu hanya pegawai yang harus diperhatikan, tapi mereka harus bekerja dengan baik, sesuai tupoksi dan KPI,” jelas Heru Budi di Balai Kota, Jumat (6/10/2023).

7. Minta Perizinan Kabel Optik Diawasi
Heru Budi Hartono kemudian mengumpulkan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov, mulai dari Kepala Dinas hingga Wali Kota. Heru memberikan sejumlah arahan, salah satunya soal perizinan kabel optik.

Sejumlah pejabat yang mendengarkan arahan Heru Budi antara lain para Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Wali Kota dan Bupati se-Jakarta beserta sekretaris kota/kabupaten, para Kepala Dinas, Kepala Bidang hingga Kepala Suku Dinas di masing-masing wilayah Jakarta. Arahan diberikan secara tertutup Ruang Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (6/10/2023), sejak pukul 08.30 WIB hingga 11.00 WIB.

“Pertama terkait kebersihan, sudin-sudin harus satu titik atau dua titik atau dua lokasi yang bisa dilokasi itu selesai sampahnya,” kata Heru Budi kepada wartawan usai pemberian pengarahan pada para walkot, bupati serta kepala dinas.

Selanjutnya Heru Budi menyampaikan dirinya memerintahkan setiap wilayah punya UMKM yang bisa dicontoh. “Berikutnya mengenai UMKM, saya minta setiap wilayah ada percontohan yang baik,” ujar Heru Budi.

Heru juga meminta peningkatan pendapatan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perpakiran. Serta, memperketat perizinan kabel optik.

“Ketiga terkait dengan tadi mengenai BLUD. BLUD parkir supaya bisa ditingkatkan pendapatannya, kerjasama dengan sekitar warga kearifan lokal. Berikutnya mengenai izin-izin kabel optik harus diawasi, harus diperbaiki,” jelasnya.