Hilang Hak Atas Tanah Senilai Rp. 30 Miliar, Kakek 78 Tahun Laporkan Hakim dan Panitera MA Ke KPK

Senin, 4 Juli 2022 - 16:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Guna menghindari kemungkinan ”pembelokan hukum”, serta indikasi adanya anasir non-hukum yang diduga bakal mempengaruhi putusan makin kuat, pada 16 Juni 2021 Herman Djaya mengirim Memorandum No.1310/PAN/INT/HK.02/6/2021 yang diperkuat dengan surat permohonan penjelasan ke Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI pada 28 Oktober 2021.

Pada pokoknya surat tersebut kurang lebih berisi keluhan Herman Djaya:

1. Hanya beberapa minggu usai eksekusi pengosongan lahan gagal, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tiba-tiba memutuskan eksekusi dihentikan dengan dalih Muhammad Azis Wellang pada 11 September 2019 mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) sehingga Kepastian Hukum yang dimiliki Herman Djaya tidak terjamin

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

2. Pertarungan hukum antara Herman Djaya dan Muhammad Azis Wellang sejatinya ‘’perang’’ antara KORBAN penipuan melawan PENIPU. Dan upaya hukum tak berkesudahan yang dilakukan Muhammad Azis Wellang hanyalah trik, siasat, dan akal bulus untuk menunda adanya eksekusi.

3. Novum atau bukti baru yang diajukan Muhammad Azis Wellang tidak ada atau tidak relevan sama sekali. Sehingga menghentikan eksekusi atas dasar adanya Peninjauan Kembali (PK) memperkuat adanya dugaan unsur-unsur non-hukum yang mempengaruhi keyakinan dan integritas oknum hakim.

Baca Juga :  Tanam Pohon Mangrove, Kadis DLH Dapat Uang Dari PT Garuda

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Muhammad Azis Wellang yang akhirnya diputus dengan Nomor: 294/PK/Pdt/2020, ternyata benar Herman Djaya dikalahkan dan semua kemenangannya di tingkat I, II, dan III sebelumnya, runtuh seketika oleh suatu PK yang tidak ada bukti baru, mencurigakan, dan kuat dugaan ada ‘’main mata di belakang’’.

Usai kalah dari ”PK misterius” itulah, Herman Djaya sebagai korban dan pemilik sah atas tanah di samping mal Thamrin City itu merugi Rp30 M. Dan karena sekarang sudah kehilangan segalanya, Herman mengadukan tingkah polah oknum hakim MA dan panitera mencurigakan itu ke KPK. Berharap lembaga antirasuah berani memeriksa dan membersihkan Supreme Court di Indonesia.

”Saya hari ini didampingi Tim Pengacara mengadukan seorang oknum hakim MA dan Panitera. Saya sebenarnya sudah lelah selama 12 tahun saling gugat lawan mafia tanah yang banyak uang”.

Tapi demi keadilan dan kebenaran saya harus terus melawan walau lawan punya koneksi ke sistem peradilan negara ini. Azis Wellang itu pernah coba memenjarakan saya dua kali padahal dulu dia mohon-mohon pinjam uang pada saya,” kata Herman Djaya dalam keterangan pernya di Jakarta, Senin (4/7/2022).

Baca Juga :  Tak Seizin Pemilik IUP, Vendor PT PEP Diduga 'Rampok' Tanah Urug Ke Pembangunan Jalan Tol

Kakek-kakek yang pernah jadi tersangka karena mempertahankan hak dan melawan mafia tanah tersebut sudah putus asa atas maraknya permainan kasus di dalam sistem peradilan.

Oleh karenanya, dengan melaporkan oknum lingkungan MA ke KPK dia berharap jadi warning agar petugas peradilan ingat pada sumpah jabatan dan tidak mempermainkan rakyat pencari keadilan.

”Tadi saya sudah bawa bukti dan petunjuk berjilid-jilid. Bayangkan saja saya sudah menang di Kasasi dan putusan inkrach, semua runtuh gara-gara PK siluman yang ajaib dan sakti. Ini janggal dan mencurigakan. Semua bukti sudah saya serahkan tadi. Kita berharap KPK segera menindaklanjuti ini,” ujarnya.

Kuasa Hukum Herman Djaya, Muhammad Mualimin memberikan pandangan terkait masalah yang dihadapi kliennya. Menurutnya, pelaporan oknum Hakim dan panitera MA merupakan puncak kekecewaan masyarakat biasa yang sudah ”babak belur” dari segala sisi kemanusiaan yang diakibatkan terblokirnya akses keadilan.

Baca Juga :  Rakor Forkopimda se-Sumsel, Wako Minta Libatkan UMKM

”Herman Djaya ini sudah rugi segalanya dari segi waktu, kesabaran, kepercayaan, dan keadilan. Ini semua disebabkan saluran keadilan mampet karena birokrasi peradilan kita tidak efisien atau melelahkan. Salah satu kekurangan hukum negara ini banyaknya ”putusan macan ompong”.

“Banyak orang menang di atas kertas, tapi objek tidak bisa dieksekusi padahal sudah keluar uang banyak,” pungkasnya”.

KPK yang galak dalam menangkapi kepala daerah atau anggota DPR, jelas Mualimin, mestinya juga harus garang mendobrak ruang-ruang peradilan di Indonesia yang bisa jadi tidak kalah bobrok dibandingkan birokrasi lainnya.

”Saya harap KPK terus pelototi lembaga peradilan. Rakyat kita sudah lelah dengan lika liku lorong gelap pencari keadilan. Selama sistem peradilan masih dihinggapi praktik kotor oknum yang mempermainkan kasus, selama itupula sila kelima Pancasila tidak dapat terwujud. Eksistensi suatu negeri menjadi sebuah tragedi manakala pemegang uang selalu jadi pemenang saat melawan pemilik kebenaran,’’ bebernya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Muhamad Fiqram
Sumber :

Berita Terkait

Humanity Law Firm And Partners Resmi Diluncurkan, Fokus pada Hukum Pelayaran dan Pertambangan
Plt Kadisdik Langkat Kembali Beri Penghargaan kepada Tiga Guru Penggagas di SDN
DMO Batubara: Mengapa Kebijakan Domestik Belum Maksimal dan Apa Solusinya?
Rano Karno Akan Hadiri Penutupan Retret di Magelang, Meski Instruksi PDIP Masih Berlaku
Bima Arya Tegaskan Retret Kepala Daerah untuk Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan
Kolaborasi Mahasiswa untuk Ketahanan Pangan: BEM PTNU Luncurkan Strategi di Jakarta Timur
Hipmi Harapkan Pengelolaan Aset Negara Danantara Bisa Tingkatkan Ekonomi Nasional
ASPERA Kota Depok Ucapkan Selamat atas Pelantikan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2025-2030

Berita Terkait

Sabtu, 22 Februari 2025 - 09:22 WIB

Bungatan Berharap Kepala Daerah Terpilih Tanjung Jabung Timur Menepati Janji Politik dan Program Kerjanya.

Sabtu, 3 September 2022 - 11:04 WIB

UMKM Di Kerinci, Habis Di Borong Santri Dukung Ganjar Wilayah Jambi.

Selasa, 30 Agustus 2022 - 18:07 WIB

Di Jambi, Relawan Santri Dukung Ganjar Kembali Ke Pesantren

Selasa, 7 Juni 2022 - 16:57 WIB

Bupati Ustadz Anwar Sadat Sambut Kunjungan DPW dan DPD FK-UMKM di Rumah Dinasnya

Minggu, 22 Mei 2022 - 13:15 WIB

Halal Bi Halal Bersama Gubernur Jambi, Ali Murtada Mempresentasikan Program FK UMKM RI di Hadapanya

Berita Terbaru

Penulis, Mujamin Jassin adalah Pendongeng (storytelling), dan Kolumnis Sosial Politik

Artikel

Mutiara dalam Lakon Dewi Gendari

Minggu, 23 Feb 2025 - 15:24 WIB