HIPPI: Kebijakan Ekspor Pasir Laut Untungkan Singapura dan China

Jumat, 2 Juni 2023 - 16:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zulfian S Rehalat (detikindonesia.co.id)

Zulfian S Rehalat (detikindonesia.co.id)

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut yang diterbitkan pada 15 Maret 2023, Dibukanya keran ekspor pasir laut akan sangat menguntungkan Singapura dan Cina. Sejak 1965 Singapura, terus memperluas daratannya lebih dari 20 persen hingga 2017. Sedang Cina kini getol membangun pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan demi kepentingan militernya ujar Zulfian S Rehalat Sekretaris jenderal DPP Himpunan Pemuda Pertambangan Indonesia.

“Proyek reklamasi butuh pasokan pasir laut dalam jumlah yang sangat besar. Tingginya permintaan membuat eksploitasi pasir laut tak terkendali dan pasti merusak ekosistem. Makanya dahulu tahun 2003 Indonesia pertama kali mencabut izin ekspor pasir laut. Kemudian ditegaskan kembali pada 2007 sebagai bentuk perlawanan terhadap ekspor pasir laut ungkap mantan aktifis HMI ini.

Baca Juga :  LaNyalla Minta ESDM Konsisten Tolak Pengalihan PI Blok Migas Bulu ke Perusahaan Kanada

“Selain itu membuka ekspor pasir akan mempercepat penambangan pasir. Pasti berdampak pada hilangnya wilayah tangkap nelayan, menurunnya produktivitas nelayan, hingga kerusakan ekosistem laut, dan terjadinya abrasi ujar aktifis KNPI tersebut”

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya juga mencurigai ada indikasi keuntungan konsorsium korporasi besar dalam perizinan ekpor pasir laut ini. Jangan sampai demi kepentingan mencari cuan untuk pemilu 2024, rakyat indonesia menjadi korban akibat rusaknya ekosistem kita ujar zulfian dengan tegas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULI A.H
Sumber :

Berita Terkait

Bebas Pungli ! Ombudsman dan Wali Kota Padang Sepakat Larang Penjualan Seragam di Sekolah Negeri
Dorong Revisi UU Ombudsman, ORI Tekankan Transparansi Kebijakan BBM
Ombudsman RI Dorong Revisi UU No. 37 Tahun 2008 untuk Adaptasi dengan Perkembangan Zaman
Geisz Chalifah Kritik Pejabat Pertamina, NIC Sebut Sebagai Provokasi di Media Sosial
Para Alumni UI Luncurkan Petisi Menolak Keputusan Rektor Terkait Kasus Bahlil Lahadalia
Pandangan Praktisi Hukum Iswan Samma, S.H.: Dewan Pers Independen Harus Hentikan Manuver Monopoli Dewan Pers Melalui Judicial Review
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Lambat Menyelesaikan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Bidang Pertambangan  
Pegiat Hukum Soroti Mutasi Staf Ditjen Hubla Terkait Konflik Kepentingan, Menteri Perhubungan Diminta Bertindak

Berita Terkait

Kamis, 13 Maret 2025 - 16:17 WIB

Bebas Pungli ! Ombudsman dan Wali Kota Padang Sepakat Larang Penjualan Seragam di Sekolah Negeri

Kamis, 13 Maret 2025 - 15:35 WIB

Ombudsman RI Dorong Revisi UU No. 37 Tahun 2008 untuk Adaptasi dengan Perkembangan Zaman

Kamis, 13 Maret 2025 - 14:32 WIB

Geisz Chalifah Kritik Pejabat Pertamina, NIC Sebut Sebagai Provokasi di Media Sosial

Rabu, 12 Maret 2025 - 13:19 WIB

Para Alumni UI Luncurkan Petisi Menolak Keputusan Rektor Terkait Kasus Bahlil Lahadalia

Senin, 10 Maret 2025 - 21:05 WIB

Pandangan Praktisi Hukum Iswan Samma, S.H.: Dewan Pers Independen Harus Hentikan Manuver Monopoli Dewan Pers Melalui Judicial Review

Senin, 10 Maret 2025 - 20:10 WIB

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Lambat Menyelesaikan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Bidang Pertambangan  

Senin, 10 Maret 2025 - 12:04 WIB

Pegiat Hukum Soroti Mutasi Staf Ditjen Hubla Terkait Konflik Kepentingan, Menteri Perhubungan Diminta Bertindak

Sabtu, 8 Maret 2025 - 15:53 WIB

Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum DPP PAN : Komitmen PAN Menjaga Amanah Reformasi

Berita Terbaru