Ide Penundaan Pemilu 2024 dan Prospek Konsolidasi Demokrasi di Indonesia

Oleh: AB Solissa

Penulis Adalah: Direktur Executive Partner Politik Indonesia

Wacana soal penundaan pemilu 2024 dalam satu bulan terakhir cukup menggeliat di publik. Ide ini awalnya disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam satu kesempatan diskusi dengan Indikator Politik Indonesia di awal Januari 2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bahlil mengungkapkan bahwa kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu 2024 diundur atau masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang hingga 2027 mendatang dengan alasan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi.

Setelah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, wacana penundaan pemilu di amplifikasi lagi oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar tersebut menyebut, ide penundaan pemilu yang disampaikan terinspirasi saat dirinya menerima para pelaku usaha mikro, pengusaha dan juga para analis ekonomi yang melihat Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi COVID-19.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga mengklaim dapat aspirasi dari para petani di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang ingin pemerintahan Jokowi berlanjut sampai tiga periode.

Setali tiga uang, ide penundaan pemilu yang di endors oleh dua ketum di pemerintahan ini disambut baik oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan. Tanpa pikir lama, Zul pun mendukung ide tersebut dengan alasan pandemi belum berakhir serta perekonomian Indonesia belum terlalu membaik sehingga pesta demokrasi lima tahunan tersebut tak perlu dilakukan di 2024, tapi ditunda satu dua tahun kedepan sampai situasinya normal kembali.

Awalnya publik biasa-biasa saja, dan melihat usulan ini sebagai bentuk kegenitan biasa dari para elit politik yang ingin cari perhatian biar mendapat panggung pemberitaan di media. Kecurigaan publik semakin kuat ketika Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara blak-blakan meminta agar pemilu 2024 ditunda.

Bahkan, orang dekat Presiden Joko Widodo itu mengklaim bahwa dirinya memiliki big data, dimana, 110 juta pemilih di Indonesia menginginkan pemilu ditunda.

Sikap petinggi parpol dan Luhut ini mendapat reaksi yang besar dari masyarakat. Tidak hanya partai oposisi, beberapa partai pendukung pemerintah seperti PDIP dan Nasdem pun tidak setuju dengan ide tersebut.

Publik bahkan mencurigai kalau orkestrasi ini dilakukan dari Istana. Publik pun meminta presiden Jokowi untuk mengeluarkan statement resmi atas nama kepala negara untuk menolak ide tersebut dan mendukung pemilu 2024 tetap digelar.

Halaman : 1 2 Selanjutnya