IKN Baru Masih Menjadi Perdebatan, KP2IT Gelar Dialog Pemerataan Ekonomi Nasional

Sabtu, 26 Februari 2022 - 23:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONEDIS.CO.ID, JAKARTA – Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT) menggelar dialog nasional yang bertemakan ‘Pembagunan Ibu Kota Negara Baru Kunci Pemerataan Ekonomi Nasional?’ di D Hotel, Jalan Sultan Agung No. 9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (26/2/2022) Siang.

Narasumber yang dihadirkan pada dialog nasional tersebut, seperti Presiden KP2IT yang juga Bupati Bintuni Petrus Kasihiw, Bob Hasan (Ketua Umum DPP ARUN), Ajib Hamdani (Kadin Indonesia dan Pengamat Ekonomi IndoGo Network), Andrinof Chaniago (Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Periode 2014-2015), dan Ida Susilawati (Lembaga Reclasering Internasional (Kaltim) dengan moderator acara di pandu oleh Aghnia Addini.

Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Jenderal KP2IT Abdul Syukur Sangadji, perwakilan Mahasiswa Indonesia Timur, Advocad, unsur pemuda, dan juga para penggiat kemajuan Indonesia Timur, serta beberapa media yang turut meliput acara dialog nasional tersebut.

Ketua Panitia, Jihad Sangadji dalam laporannya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang bersedia hadir dalam dialog tersebut, dan berharap pada acara tersebut dapat menghasilkan poin-poin yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam pandangan terhadap perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN), Bob Hasan dalam paparannya menyampaikan bahwa pemerataan ekonomi tidak bisa Lepas dari falsafah bangsa. Seperti istilah jika suatu daerah terbakar, tentu daerah sekitarnya akan mendapatkan panasnya dari percikan api tersebut.

“Bicara tentang pemerataan ekonomi sabagai salah satu tujuan IKN baru sebenarnya tidak bisa lepas dari falsafah Bangsa Indonesia. Tentunya ini harus menjadi kesepakatan nasional. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menjadi suatu lembaga dalam menyampaikan aspirasi rakyat di daerah, mestinya harus terlibat juga untuk masalah kearifan lokal suatu daerah. Seperti kebakaran di suatu wilayah, harusnya daerah disekitar dapat merasakan percikan dari panasnya juga,” ujar Bob Hasan saat membuka dialog tersebut, Sabtu (26/2/2022).

Baca Juga :  Fenomena Pejabat Publik Dukung Kadin AR, Prof. Mufti ; Kadin Satu Atau Dua Tak Masalah

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) periode 2014-2015, Andrinof Chaniago menjelaskan bahwa pemerataan ekonomi IKN merupakan salah satu cara.

“Pemerataan ekonomi IKN sebenarnya hanya merupakan salah satu cara, bukan satu-satunya. Sebenarnya ada beberapa alasan untuk memindahkan IKN ke Kalimantan dan kerangka strategis eksekusinya, seperti menghidupkan perdagagan, mendirikan transportasi ekonomi nasional, dan menggerakan transformasi nasional,” jelasnya.

Andrinof juga mengakui jika dirinya telah mengkaji masalah IKN sudah dari 2015 berdasarkan wacana yang timbul di masyarakat hingga ke pemerintahan, namun baru kali ini dapat terealisasikan.

“Kami telah mengkaji hal ini sejak 2015 berdasarkan arahan pemerintah, namun baru dapat di sahkan menjadi RUU IKN sejak pemerintahan sekarang. Tentunya itu semua melalui kajian yang mendalam, baik ilmiah maupun akademis dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek. Kami mengakui jika masih ada kekurangan, namun secara bertahap akan selalu diperbaiki dan ditambahkan kekurangannya bersama-sama,” akunya.

Baca Juga :  Terima Wakil Menteri Perdagangan, Bamsoet Dukung Pembentukan Bursa Kripto Di Indonesia

Mantan Kepala BAPPENAS itu juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak termakan narasi miring yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya, dengan mengatakan bahwa RUU IKN merupakan rancangan dari Oligarki.

“Saya tegaskan, bahwa IKN tidak ada hubungan dengan Oligarki. Sebenarnya sudah sekitar 90 persen kajian tersebut dilakukan oleh pemerintah, dan DPR boleh dikatakan hanya menerima kajian yang sudah hampir selesai, sehingga ini tidak ada kepentingan politik. Jadi untuk informasi yang beredar di masyarakat, harus bisa dibuktikan berdasarkan data yang sebenarnya,” tegas Mantan Kepala Bappenas periode 2014-2015 itu.

Senada dengan para narasumber yang lainnya, Presiden KP2IT yang juga Bupati Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan jika ketimpangan ekonomi Indonesia memang nyata.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Michael
Editor : Michael
Sumber : Special Report

Berita Terkait

Pemkot Tidore Kepulauan Percepat Pengadaan Barang dan Jasa lewat Asistensi OPD
Sekda Tidore: Pendidikan Adalah Pilar Utama dalam Pembangunan Bangsa
Pilgub di PBD Dinilai Bermasalah, ARUS Berharap Keadilan dari MK
Presiden Prabowo Ingin Turunkan Lagi Biaya Haji Tahun 2025
Awal Tahun 2025, Dandim 1509/Labuha Lakukan Kunjungan Kerja Ke Koramil Kayoa
Persatuan Ahli Farmasi Indonesia: Meningkatkan Layanan Kesehatan di Pulau Sebetul
LaNyalla Apresiasi MK Hapus PT 20 Persen, Harap Jadi Momentum Perubahan Fundamental
Satgas Kawal Pilkada Damai Ingatkan MK Jangan Ikut Curangi Warga Papua

Berita Terkait

Rabu, 8 Januari 2025 - 14:49 WIB

Pemkot Tidore Kepulauan Percepat Pengadaan Barang dan Jasa lewat Asistensi OPD

Rabu, 8 Januari 2025 - 14:37 WIB

Sekda Tidore: Pendidikan Adalah Pilar Utama dalam Pembangunan Bangsa

Selasa, 7 Januari 2025 - 21:28 WIB

Pilgub di PBD Dinilai Bermasalah, ARUS Berharap Keadilan dari MK

Selasa, 7 Januari 2025 - 14:48 WIB

Satgas Kawal Pilkada Damai Ingatkan MK Jangan Ikut Curangi Warga Papua

Senin, 6 Januari 2025 - 14:56 WIB

Walikota Tidore Ali Ibrahim Pimpin Apel Gabungan Awal Tahun 2025

Kamis, 2 Januari 2025 - 18:25 WIB

Polres Bungo Mendapat Apresiasi Mahasiswa Bungo Jakarta atas Kinerja Cemerlang Sepanjang 2024

Kamis, 2 Januari 2025 - 10:48 WIB

Pj. Bupati Lombok Barat Diduga Terlibat Politik Kepentingan dalam Pengusulan Jabatan, Masyarakat Tuntut Evaluasi

Rabu, 1 Januari 2025 - 16:45 WIB

Tiga Raperda Cianjur Disahkan Akhir Tahun 2024, Satu Ditunda Karena Pertimbangan Ini

Berita Terbaru

Nasional

Presiden Prabowo Ingin Turunkan Lagi Biaya Haji Tahun 2025

Selasa, 7 Jan 2025 - 20:14 WIB