IKN Baru Masih Menjadi Perdebatan, KP2IT Gelar Dialog Pemerataan Ekonomi Nasional

“Indonesia merupakan negara kepulauan, memang lebih sulit pemerataan ekonominya bila dibandingkan dengan negara kontinen atau daratan yang jangkauannya dapat dilakukan dengan mudah. Tidak bisa dipungkiri, jika ketimpangan ekonomi Indonesia memang nyata. Kami yang tinggal di Indonesia Timur juga menerima putusan RUU IKN tersebut dengan melihat banyaknya kemudahan yang akan terjadi karena jarak wilayah yang semakin dekat. Jika warga Kalimantan saja tidak keberatan dengan IKN itu, kenapa kita yang bukan daerah sana harus mempermasalahkan RUU IKN yang telah disahkan. Bila bicara cost yang dikeluarkan, tentunya akan lebih murah bila dibandingkan Ibu Kota berada di Jakarta, dan waktu tempuh juga akan lebih singkat tanpa memakan waktu serta biaya yang besar,” ucap Petrus.

Petrus juga menyarankan agar acara dialog ini dapat terus dilakukan secara rutin dengan mengundang masyarakat Indonesia Timur, sehingga dapat dijadikan landasan dalam berinteraksi dengan masyarakat di ujung Timur Indonesia.

Baca Juga :  Pakar Energi dan Pertambangan Dr. Lukman Malanuang; Pencabutan IUP Merugikan Negara dan Rakyat Karena Tidak Berbasis Data Akurat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jika melihat dari aspek ekonomi, Ajib Hamdani yang merupakan Kadin Indonesia dan Pengamat Ekonomi IndoGo Network menguraikan data umum ekonomi Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumalah penduduk.

“PDB Indonesia itu mencapai U$D 1.2 Trilliun, artinya Indonesia merupakan 15 besar dunia yang memiliki PDB terbesar, sedangkan untuk jumlah penduduknya mencapai 271 jiwa, artinya Indonesia merupakan negara terbesar ke-4 jumlah penduduk terbanyak di dunia,” urainya.

Ajib menambahkan jika masalah mendasar ekonomi negara yaitu, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan atau perbedaan. Justru peran IKN harus dapat mendistribusikan sumber daya ekonomi di daerah tersebut dengan menggerakan semua aspek.

“Yang menjadi PR besar bagi IKN adalah masalah pembiayaan, apakah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Seperti diketahui Indonesia memiliki hutang yang cukup tinggi, bahkan untuk membayar bunganya saja kita harus berhutang terlebih dahulu, itu bukan berarti Indonesia tidak memiliki anggaran untuk memajukan perekonomian yang merata, tapi ada hal yang menjadi prioritas pemerintah dalam memajukan kesetaraan ekonomi,” tambahnya.

Di akhir sesi dialog tersebut, Andrinof memberikan pandangan bahwa terkait anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN baru dapat dilakukan beberapa cara tanpa harus mendulang kembali hutang negara.

“Sebenarnya untuk memajukan suatu daerah dengan menghasilkan ekonomi yang merata, pemerintah dapat melakukan pinjaman kembali, namun itu bukan berarti negara tidak memiliki anggaran. Jika kita tidak ingin hutang, bisa saja anggaran dari kementerian dapat dikurangi dalam satu priode, contohnya Kemenhub memiliki anggaran 50 Trilliun mungkin dapat di ambil 10 Trilliun untuk disalurkan ke IKN selama tiga periode, saya rasa itu sudah cukup dapat melakukan pembangunan secara bertahap,” tutup Mantan Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago.

Usai membawakan materi yang disajikan pada dialog tersebut, seluruh narasumber menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Sekjen KP2IT, Abdul Syukur Sangadji sebagai bentuk penghargaan atas pandangan yang disampaikan terkait polemik dalam Ibu Kota Negara Baru yang telah di sahkan melalui Rancangan Undang-Undang.

Selama dialog berlangsung, para peserta yang hadir maupun narasumber yang memberikan paparannya tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat dengan selalu menggunakan masker dan menjaga jarak, bahkan di lokasi acara terlihat beberapa botol hand sanitizer diletakan diatas meja agar dapat di gunakan selama acara.

Halaman : 1 2