Ikut-ikut Habiburrokhman, Natalius Pigai: 2,5 Tahun Lalu Saya Sudah Kritik 3 Kegagalan Mahfud MD

Senin, 30 Desember 2024 - 15:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai menyebut telah mengkritik kegagalan Mahfud MD sejak 2,5 tahun lalu. Saat menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

“2,5 tahun lalu saya sudah kritik 3 Kegagalan Utama Prof Mahfud MD Menkopolhukam 2019-2024,” kata Natalius dikutip dari unggahannya di X, Senin (30/12/2024).

Eks Komisioner Komnas HAM itu menyebut ada tiga kegagalan Mahfud. Pertama soal sinkronisasi hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pertama soal singkronisasi hukum-hukum yang tumpang tindih,” ucapnya.

Di masa Mahfud menjabat Menko Polhukam, Natalius juga menilainya penegakan hukum kurang profesional.

“Pembenahan penegakan hukum yang masih dinilai kurang profesional,” ujarnya.

Terakhir, ia melihat Mahfud seperti numpang pada penegakan hukum kasus besar. Agar bisa tenar.

Baca Juga :  Bela Prabowo Soal Denda Damai Koruptor, Gerindra: Mahfud Orang Gagal Tak Usah Didengar

“Tidak mampu orkestrasi pemasyarakatan budaya anti antikorupsi & lebih nimbrung di kasus-kasus besar itu dianggap kerja-kerja orang yang numpang tenar,” ucapnya.

Adapun pernyataan Natalius 2,5 tahun lalu itu juga disampaikan melalui unggahannya di media sosial. Ia bahkan meminta Mahfud mundur.

“Tahun 2020 persoalan bangsa ini didominasi tata kelola hukum. Itu kegagalan utama menkopolhukam, lebih banyak bicara tanpa isi dan tanpa kerja. Harusnya dicopot!” kata Natalius 2020 lalu.

Sementara itu, Mahfud sebelumnya juga dikritik Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Ia menilai Mahfud irang gagal.

Pernyataan itu dilontarian menanggapi pernyataan Mahfud yang menyebut bingung dengan pemberantasan korupsi di era Prabowo Subianto.

Baca Juga :  Mahfud MD: Bahaya Ancaman Serangan Ideologi Terkait Terorisme

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : LUKAS
Sumber : FAJAR

Berita Terkait

Bebas Pungli ! Ombudsman dan Wali Kota Padang Sepakat Larang Penjualan Seragam di Sekolah Negeri
Dorong Revisi UU Ombudsman, ORI Tekankan Transparansi Kebijakan BBM
Ombudsman RI Dorong Revisi UU No. 37 Tahun 2008 untuk Adaptasi dengan Perkembangan Zaman
Geisz Chalifah Kritik Pejabat Pertamina, NIC Sebut Sebagai Provokasi di Media Sosial
Para Alumni UI Luncurkan Petisi Menolak Keputusan Rektor Terkait Kasus Bahlil Lahadalia
Pandangan Praktisi Hukum Iswan Samma, S.H.: Dewan Pers Independen Harus Hentikan Manuver Monopoli Dewan Pers Melalui Judicial Review
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Lambat Menyelesaikan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Bidang Pertambangan  
Pegiat Hukum Soroti Mutasi Staf Ditjen Hubla Terkait Konflik Kepentingan, Menteri Perhubungan Diminta Bertindak

Berita Terkait

Kamis, 13 Maret 2025 - 16:17 WIB

Bebas Pungli ! Ombudsman dan Wali Kota Padang Sepakat Larang Penjualan Seragam di Sekolah Negeri

Kamis, 13 Maret 2025 - 15:35 WIB

Ombudsman RI Dorong Revisi UU No. 37 Tahun 2008 untuk Adaptasi dengan Perkembangan Zaman

Kamis, 13 Maret 2025 - 14:32 WIB

Geisz Chalifah Kritik Pejabat Pertamina, NIC Sebut Sebagai Provokasi di Media Sosial

Rabu, 12 Maret 2025 - 13:19 WIB

Para Alumni UI Luncurkan Petisi Menolak Keputusan Rektor Terkait Kasus Bahlil Lahadalia

Senin, 10 Maret 2025 - 21:05 WIB

Pandangan Praktisi Hukum Iswan Samma, S.H.: Dewan Pers Independen Harus Hentikan Manuver Monopoli Dewan Pers Melalui Judicial Review

Senin, 10 Maret 2025 - 20:10 WIB

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Lambat Menyelesaikan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Bidang Pertambangan  

Senin, 10 Maret 2025 - 12:04 WIB

Pegiat Hukum Soroti Mutasi Staf Ditjen Hubla Terkait Konflik Kepentingan, Menteri Perhubungan Diminta Bertindak

Sabtu, 8 Maret 2025 - 15:53 WIB

Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum DPP PAN : Komitmen PAN Menjaga Amanah Reformasi

Berita Terbaru