“Ini harus dikelola secara benar dan profesional!” tandas Yakub.
Untuk itu, pemangku kebijakan kata dia harus mau dan merangkul semua pihak agar tersedianya tenaga kerja media berstandar ( muda, madya serta utama) bisa hadir dan dapat memenuhi kebutuhan industri media yang ada saat ini serta ke depan.
Selain itu, ketua umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail meminta kepada pemangku kebijakan agar dapat melakukan uji kompetensi secara daring dengan biaya yang jauh lebih terjangkau.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Apalagi saat ini bisa dilihat persoalan mengenai keterwakilan industri media untuk unsur perseroan pers (media -red) dan pekerjanya (wartawan-red) di dewan pengupahan serta tripartit nasional secara berjenjang pada 34 provinsi dan 514 Kabupaten/kota yang belum ada sampai saat ini,” pungkasnya.
Penulis | : Delvi |
Editor | : Airlangga |
Sumber | : |
Halaman : 1 2