Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Melapor Ke DPD RI, Ketua Komite I DPD RI: Tolak Pencabutan SKB 3 Kementerian

Jumat, 24 Desember 2021 - 10:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA – Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menerima Pengurus Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (TKBM), di Nusantara III, Lt. 8, Komplek Parlemen DPR RI/MPR RI, Kamis, (23/12/2021). Pertemuan membahas terkait rencana pencabutan Keputusan Bersama yang merugikan Koperasi TKBM.

Sebagaimana diketahui, TKBM berada dibawah 3 Kementerian (Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan UKM).

Ketua Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Muhammad Nasir mengatakan adanya rencana penerbitan Peraturan Presiden tentang Pengalihankelolaan TKBM di Pelabuhan ke Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM), “Diperlukan suatu analisis masalah. Mengikuti perkembangan kebijakan pengelolaan bongkar muat di pelabuhan terkait rencana pencabutan Keputusan Bersama sangat merugikan 70.000 anggota koperasi,” jelasnya.

Fachrul Razi membantah jika Koperasi TKBM melakukan Monopoli. “Tidak tepat aktivitas koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan disebut melakukan monopoli dan persaingan tidak sehat. Koperasi TKBM Melayani anggotanya dengan memberikan pekerjaan bongkar muat kepada anggotanya Koperasi di kecualikan dalam ketentuan UU.No.5 tahun 1989 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

KNPI Goes To Campus: Mempersiapkan SDM Unggul Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045
Abdurrahim Fabanyo, Ajak Warga Pulau Morotai, Coblos nomor Urut 1
Berangkat Ke Korsel, Ali Mochtar Ngabalin Menerima Gelar Profesor
Setelah Didukung Raja Atiati, Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik Konfrensi Pers Hari Ini Dengan Jargon SANTUN
Walikota Memberi Jawaban Atas Pembuatan Raperda Laporan Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Kota Tidore
Rapat Paripurna Ke 6, Walikota Tidore Kepulauan Menyampaikan RPD Tentang LPP 2023
Tokoh Adat Minta Ibu Safitri Malik Soulisa Pimpin Buru Selatan Periode Kedua
Sabet Penghargaan Nasional, Capt Ali Ibrahim, Satu – Satunya Walikota Terbaik di Maluku Utara

Berita Terkait

Kamis, 26 Desember 2024 - 19:06 WIB

Kritik Keras Wacana Denda Damai Bagi Koruptor, Mahfud MD: Itu Namanya Kolusi

Kamis, 26 Desember 2024 - 18:56 WIB

Hasto Jadi Tersangka KPK, PDIP Siapkan Langkah Hukum

Rabu, 25 Desember 2024 - 18:18 WIB

PDIP Akan Taati dan Kooperatif Proses Hukum Hasto Kristiyanto

Selasa, 24 Desember 2024 - 12:36 WIB

KPK Tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka

Senin, 23 Desember 2024 - 08:04 WIB

PDIP Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

Minggu, 22 Desember 2024 - 17:33 WIB

Gerindra Sentil PDIP Soal PPN 12 Persen: Seperti Lempar Batu Sembunyi Tangan

Kamis, 19 Desember 2024 - 10:53 WIB

Akhirnya PT. Kredit Plus Ternate Digugat Ke Pengadilan Negeri 

Jumat, 13 Desember 2024 - 10:53 WIB

Hadiri Puncak Perayaan HUT Partai Golkar, Bamsoet Apresiasi Presiden Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi Langsung di Indonesia

Berita Terbaru

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy bersama sejumlah kader lainnya memberikan keterangan di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Nasional

Hasto Jadi Tersangka KPK, PDIP Siapkan Langkah Hukum

Kamis, 26 Des 2024 - 18:56 WIB

Teraju

Mengapa Yesus Lahir di Dunia

Rabu, 25 Des 2024 - 17:37 WIB