Ini Penjelasan Sekjen DPD RI Ke Komisi III DPR RI

Jumat, 9 Juni 2023 - 06:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi. (detikindonesia.co.id)

Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi. (detikindonesia.co.id)

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA  –  Sekjen DPD RI Rahman Hadi menjelaskan soal anggaran renovasi ruangan anggota sebesar Rp14,4 M dan renovasi toilet Rp4,8 M yang menuai sorotan. Menurutnya, anggaran itu sudah mendapat persetujuan di Komisi III DPR pada tahun lalu.

“Tadi ada isu di media ada Rp14 M untuk perbaikan ruang anggota, itu sudah dibahas di tahun lalu di ruang ini juga sempat pertanyaan dari Komisi III dan kemudian mendapat persetujuan,” kata Rahman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekjen MPR dan DPD RI, di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/6).

Rahman menjelaskan, Gedung DPD RI dibangun tahun 2002 dan dioperasionalkan pada 2004. Sampai hari ini, kata dia, ruang kerja anggota DPD belum pernah tersentuh renovasi apapun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nah kami usulkan sejak tahun 2019 sebetulnya ketika bersamaan dengan ruang kerja anggota Bapak Ibu anggota DPR RI direnovasi,” ucapnya.

Tahun Lalu Tertunda karena Covid-19

Rahman melanjutkan, renovasi ruangan ditunda karena pandemi Covid-19. Maka, DPD mengusulkan kembali di 2022 dan untuk pengerjaannya di tahun sekarang.
Ruangan yang direnovasi adalah untuk 34 Sekretariat Provinsi dan 136 ruang kerja anggota DPD senilai Rp14 miliar.

Baca Juga :  Ketum IKA TRISAKTI Mendukung Arsitektur Muda Berkiprah dalam Pembangunan Nasional  

“Artinya kurang lebih satu ruangan itu kurang lebih Rp 50 juta,” ucap Rahman.

Menurutnya, anggaran untuk renovasi ruangan itu sudah dikalkulasi oleh Dirjen Cipta Karya PUPR dan Bappenas. Kemudian, diadakan kalkulasi perhitungan dan muncul angka Rp14 M.

“Dan sudah kami laksanakan, untuk saat ini awal lelang elektronik sehingga wartawan mendapatkan itu karena adanya pengumuman lelang elektronik jadi keterbukaan informasi,” tuturnya.

Disetujui PUPR dan Bappenas

Sementara, Rahman menerangkan, untuk anggaran toilet adalah untuk gedung A dan gedung B DPD yang masing-masing memiliki 4 lantai. Kebutuhan dana sebesar Rp4,8 M itu juga mengikuti rekomendasi PUPR dan disetujui oleh Bappenas.

“Disetujui juga dalam forum komisi III ini dan akan dilaksanakan dan saat ini sedang dilaksanakan persiapan untuk lelang. Jadi, semuanya belum dilakukan, tapi bukan untuk tahun anggaran yang akan datang, itu adalah tahun anggaran 2023,” jelasnya.

Diberitakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menganggarkan Rp14,4 miliar untuk renovasi ruang kerja anggota dan Rp4,8 miliar untuk renovasi toilet. Hal ini mendapat sorotan oleh Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta.

Renovasi ini, kata dia, sudah menjadi bulan-bulanan media. Wayan mempertanyakan jumlah miliaran rupiah untuk anggaran renovasi ruangan anggota DPD dan toilet.

Baca Juga :  Tak Mampu Serap Tenaga Kerja, LaNyalla Kritik Hilirisasi Industri dengan Tenaga Robot dan Asing

“Kritik dulu, ini bukan, bukan kritik saya. Media ini Pak, ada Rp 14 M untuk ruangan anggota, kemudian ada Rp 4,8 miliar untuk toilet, ini diserang habis oleh media Pak,” kata Wayan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekjen MPR dan DPD RI, di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/6).

Wayan lalu meminta penjelasan belanja operasional barang sebesar Rp 119.031.860.000 yang tertuang dalam Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2024.

“Sementara kalau kita lihat di halaman belanja barangnya Rp 119 M, bapak bisa menjelaskan kepada kami agar saya bisa mendukung program ini atau bapak elaborasi kembali mengenai dua hal ini yang disorot (ruang anggota dan toilet), yang berkaitan dengan belanja barang operasional Rp 119 M,” ucap Wayan.

Dirinya meminta DPD untuk memakai anggaran secara efektif dan efisien. Sebab, Wayan melihat banyak anggaran-anggaran DPD yang kurang masuk akal.

“Hampir 4 tahun kita di sini, hanya sekarang saya memberikan masukan yang agak tajam karena ingin DPD ini lebih berdaya, ingin anggarannya lebih ditingkatkan, nggak bisa kita meningkatkan anggaran tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.

Baca Juga :  18 Tahun DPD RI: Api LaNyalla Untuk Indonesia

Rincian Proyek Renovasi

Dilihat dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, proyek renovasi ruang kerja anggota DPD itu diberi nama Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Kerja Anggota DPD RI dengan kode RUP 41441097.

Paket tersebut berada di satuan kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dengan lokasi pekerjaan berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta. Volume pekerjaan satu paket dengan sumber dana APBN 2023.

“Total pagu Rp 14.451.021.000 (Rp 14,4 miliar),” demikian tertulis di situs itu.

Sedangkan renovasi toilet tertulis ‘Pekerjaan Renovasi Toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI’ dengan nomor RUP 43138718. Dalam laman itu, total pagu pekerjaan toilet tersebut senilai Rp4.804.021.000

“Uraian pekerjaan renovasi toilet utama dan penunjang Gedung A tahun Anggaran 2023,” demikian tertulis dalam situs tersebut.

Jadwal pemilihan penyedia dimulai Mei 2023 hingga Juni 2023 dengan target pemanfaatan barang/jasa pada Desember 2023.

Berikutnya, ada tender Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Renovasi Toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI dengan kode RUP 43138744. Pagu anggarannya Rp 432 juta dengan nilai HPS Rp 345.487.500.

Pemenang berkontrak dalam tender ini ialah PT Rutarona Cipta dengan harga kontrak Rp 287.680.920.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULI A.H
Sumber : B-ONEINDONESIA

Berita Terkait

DMO Batubara: Mengapa Kebijakan Domestik Belum Maksimal dan Apa Solusinya?
Rano Karno Akan Hadiri Penutupan Retret di Magelang, Meski Instruksi PDIP Masih Berlaku
Bima Arya Tegaskan Retret Kepala Daerah untuk Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan
Hipmi Harapkan Pengelolaan Aset Negara Danantara Bisa Tingkatkan Ekonomi Nasional
Kepala Daerah Terpilih Bukan Milik Partai, Dian Assafri Ingatkan Netralitas
Anak Suku Dayak Wujudkan Pendidikan Inklusif bagi Semua di Borneo
Pramono Anung Akan Temui Megawati Soal Instruksi Retret
DPRD Jabar Dukung Langkah Gubernur Dedi Mulyadi Pecat Kepsek SMAN 6 Depok

Berita Terkait

Sabtu, 22 Februari 2025 - 15:26 WIB

ASPERA Kota Depok Ucapkan Selamat atas Pelantikan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2025-2030

Jumat, 21 Februari 2025 - 14:57 WIB

Warga Tanjung Pasir Tepis Isu Penutupan Paluh dan Alih Fungsi

Kamis, 20 Februari 2025 - 19:06 WIB

Masykur Sebut: Pernyataan Sekretaris DPD Demokrat Malut, Dianggap Mengkerdilkan Partai Demokrat Dan Ketum AHY

Kamis, 20 Februari 2025 - 19:05 WIB

Sosialisasi Lomba Puisi Jelang Kegiatan Babaca 3, Begini Respon Kepsek SMA Negeri 1 Halsel

Kamis, 20 Februari 2025 - 15:39 WIB

Ahmad Luthfi Resmi Dilantik Jadi Gubernur Jawa Tengah oleh Presiden Prabowo

Kamis, 20 Februari 2025 - 15:32 WIB

Sejarah Baru! Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau Dilantik Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya

Kamis, 20 Februari 2025 - 14:18 WIB

Profil Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe, Yang Resmi Dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2025-2030

Kamis, 20 Februari 2025 - 13:55 WIB

Andrei Angouw, Wali Kota Manado, Diambil Sumpahnya Secara Konghucu oleh Prabowo

Berita Terbaru