Menurutnya, hal ini dikarenakan validasi data-data seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di setiap OPD, dan terlebih Dinas Nakertrans Halsel, yang tidak efektif dan serius bekerja sehingga tidak mampu di sajikan data-data saat RDP oleh Kadis Noce Totononu.
“Memang ada variabel-variabel lain soal IPM, tapi soal data perusahaan mereka (Kadis) harus mengantongi itu. Nah, mereka kan tidak bisa menyajikan berapa data tenaga kerja lokal baik Halsel, di luar Halsel maupun TKA”, tutur dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, SDM birokrasi yang di angkat Bupati Bassam Kasuba pada periode sebelumnya, kurang memiliki kompetensi dan kemampuan pada skillnya, sehingga rata-rata dinas tersebut tidak dapat melakukan terobosan besar-besaran.
“Kita lihat saja di Nakertrans, saat rapat Pansus, kami minta soal data-data tenaga kerja lokal, tenaga kerja asing, maupun tenaga kerja khusus Halsel saja Kadis tidak kantongi itu semua. Jika Kadis serius bekerja maka tentu saat RDP data-data sudah pasti diberikan saat rapat Pansus berjalan”,
“Saya kira mereka malas dan tidak serius, kalau serius kerja pasti data-datanya sudah ada dan berikan ke kami. Dorang (Kadis) bilang ini tanggung jawab Pemprov, ah ini kan bisa sinkronisasi, desentralisasi kan? Kalian bisa kejar. Perusahaan kan berada di wilayah administrasi pemerintahan kabupaten Halsel, paling tidak kalian harus berinovasi soal itu,Tutup
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : Abdila Moloku |
| Editor | : Delvi |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
