Isi Kuliah Umum di USK, LaNyalla: Kesenjangan Sosial Karena Oligarki Diberi Ruang Besar

Rabu, 23 Maret 2022 - 21:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dijelaskannya, tahun 2020 lalu Kementerian ESDM mencatat uang yang masuk ke negara dari pertambangan mineral dalam setahun sebesar 35 triliun rupiah. Padahal yang disebut pertambangan mineral itu mencakup Batubara, Nikel, Bijih Nikel, Emas, Perak, Timah, Tembaga, Granit dan lain-lain.

“Bukankah itu bisa ratusan triliun? Jadi siapa yang makmur kalau begitu. Tentu perusahaan-perusahaan itu. Yang orangnya ya itu-itu saja. Yang dekat dengan lingkar kekuasaan,” tukasnya.

Begitu juga dengan pendapatan negara dari perkebunan Sawit. Negara telah memberikan ijin konsesi lahan sekitar 16 juta hektar yang sebagian besar dinikmati oleh tidak lebih dari enam perusahaan besar konglomerasi Sawit di Indonesia.

“Dari catatan yang ada, pada tahun 2020 pendapatan ke negara dari perusahaan Sawit sekitar 20 triliun rupiah. Padahal devisa ekspor perusahaan-perusahaan Sawit tersebut yang tercatat di Bank Indonesia mencapai angka di kisaran 350 triliun rupiah dalam setahun,” tuturnya.

Sama juga dengan yang terjadi di Perusahaan Listrik Negara yang terpaksa harus membeli listrik dari Perusahaan Pembangkit Swasta dengan skema Take or Pay. Artinya PLN harus tetap ambil dan bayar, meskipun over supply di saat Pandemi dua tahun kemarin.

“Sehingga PLN babak belur, dan terpaksa menjadi perusahaan negara dengan utang terbanyak. Karena PLN memang harus berutang untuk membayar mereka para pemilik pembangkit swasta itu,” lanjut dia.

Baca Juga :  Tidak Dipagari Ideologi Partai, DPR Perseorangan Bakal Maksimal Perjuangkan Aspirasi

Lalu bagaimana agar terwujud kedaulatan ekonomi di Indonesia. Caranya, menurut LaNyalla, dengan secara konsekuen menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila. Sebuah sistem yang dirancang dan dirumuskan dari pemikiran luhur para pendiri bangsa ini.

“Di era Orde Lama, Orde Baru, apalagi Orde Reformasi hingga hari ini sistem itu belum secara murni diterapkan. Apalagi pada Orde Reformasi, dengan adanya Amandemen Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002, kita sudah meninggalkan Sistem Ekonomi Pancasila, dan berubah menjadi negara Kapitalistik, yang menyerahkan sistem produksi dan distribusi kepada mekanisme pasar,” paparnya.

LaNyalla yakin, jika Sistem Ekonomi Pancasila diimplementasikan dengan tepat, para Oligarki akan tersapu habis.

“Karena salah satu ciri utama dari Sistem Ekonomi Pancasila adalah keterlibatan aktif rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas negara ini,” jelas dia.

Baca Juga :  Di Medan, LaNyalla Diminta Perjuangkan Hak Pensiunan Perkebunan

Ketua DPD RI didampingi tiga Anggota DPD RI Aceh, Abdullah Puteh, Fachrul Razi dan Fadhil Rahmi dan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Hadir dalam acara itu Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Ir. Marwan, Rektor USK periode 2012-2022 Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, para Wakil Rektor dan Dekan, jajaran Forkopimda serta para mahasiswa USK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

KNPI Goes To Campus: Mempersiapkan SDM Unggul Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045
Catatan Politik Senayan; Prioritaskan Program dengan Berpijak Pada Aspirasi Publik
Politik di Spice Islands
12 Siswa SMK Global Pratama Obi Magang di Tambang Nikel PT Wanatiara Persada
Transmigrasi Bukan Solusi Kesejahteraan Bagi Penduduk Orang Asli Papua
Implementasi Disertasi Menteri Bahlil: Pembentukan SATGAS Hilirisasi Berkeadilan dan Berkelanjutan Mendesak Dipercepat
Rancu Produk Hukum Pelantikan Presiden & Wakil Presiden
Kerek Lamok dan Wunuk Kerek

Berita Terkait

Senin, 25 November 2024 - 18:06 WIB

Bupati Safitri Malik Tinjau Kesiapan Gudang Logistik KPU Bursel

Senin, 25 November 2024 - 16:33 WIB

Sepi Wanimbo Minta Semua Pihak Ciptakan Pemilu Damai Di Tanah Papua

Minggu, 24 November 2024 - 20:46 WIB

Pertemuan Dua Putra Terbaik: Bersatu Demi Masa Depan Malut 

Minggu, 24 November 2024 - 20:45 WIB

Kirim Foto di Grup WA, Sekda Maluku Utara Diduga Kampanyekan Sherly-Sarbin

Minggu, 24 November 2024 - 20:43 WIB

Masa Padati Kampanye Akbar Paslon Gubernur Malut Husain-Asrul 

Minggu, 24 November 2024 - 19:02 WIB

Serah Terima Tugas Usai Cuti Kampanye, Safitri Malik Kembali Sebagai Bupati Bursel

Minggu, 24 November 2024 - 18:12 WIB

Pemkot Tidore Kepulauan Raih Penghargaan SDGs 2024

Minggu, 24 November 2024 - 10:42 WIB

HAS: Berkomitmen Besar Seluruh Proses Reformasi Birokrasi dimulai Dengan digitalisasi 

Berita Terbaru

Berita

Risman Pasaribu: Mari Kita Dukung Pemerintahan Prabowo

Senin, 25 Nov 2024 - 16:38 WIB