Jakper Meminta Semua Pihak Akhiri Polemik Wacana Penundaan Pemilu 2024 dan Presiden Tiga Periode

Sementara itu Syafrudin Budiman SIP Mantan Akivis 98 dan Aktivis Ketua DPP IMM menilai reaksi dan tuntutan mahasiwa sah-sah saja dalam era demokrasi menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan Presiden Tiga Periode. Bahkan, ia mengaku termasuk aktivis yang menolak hal tersebut.

Namun menurut politisi muda ini, Presiden Jokowi sudah tegas menolak menunda Pemilu 2024 dan jabatan Presiden Tiga Periode. Untuk itu Gus Din sapaan akrabnya, meminta para mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya menyudahi polemik ini.

“Presiden Jokowi sudah tegas menolak wacana tersebut. Jadi kita sekarang fokus mendukung pemerintah melakukan pemulihan ekonomi dan melanjutkan capaian-capaian ekonomi lainnya,” ujar Gus Din yang juga Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia ini.

Baca Juga :  Demokrat dan NasDem Beda Pendapat Soal Deklarasi Cawapres Anies

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Katanya, diharapkan Presiden Jokowi kedepan bisa merombak atau meresuffle tim kabinet di bidang ekonomi. Dimana pemecahan persoalan perekonomian lebih penting dari sekedar wacana yang sudah dijawab Presiden Jokowi.

“Mari kita berikan kepercayaan kepada Jokowi untuk merombak kabinetnya. Kedepan disisa dua tahun masa jabatan Presiden Jokowi harus dikongkritkan pada kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan,” ucap Gus Din.

Dirinyaz khawatir bahwa aksi-aksi demontrasi menolak penundaan Pemilu 2024 dan jabatan Presiden Tiga Periode  menjadi rentan ditunggangi kelompok politik tertentu. Baik yang menunggangi dalam negeri maupun luar negeri.

“Saya khawatir ini dalam rangka untuk membangun narasi yang menjatuhkan (downgrade) pemerintah. Sehingga mereka mendapatkan keuntungan secara politik guna memperebutkan kekuasaan pada Pemilu 2024,” jelas Sarjana Ilmu Politik Lulusan Fisipol Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.

Terakhir kata Gus Din, menyikapi kondisi tersebut, dirinya bersama Aktivis yang ada di Jakper berkomitmen untuk mengembalikan semangat, spirit, dan subtansi kebebasan berpendapat. Dimana sebagai prinsip demokrasi harus dikembalikan pada koridor yang sebenarnya.

“Dalam era demokrasi modern berbasis Pancasila dan UUD 1945 ini, kemerdekaan meyampaikan pendapat di muka umum diperbolehkan kepada siapapun. Akan tetapi harus menggunakan nalar sehat, mematuhi hukum dan bertanggungjawab atas pendapatnya,” pungkas Gus Din. (red)

Halaman : 1 2