Jan Maringka : Kehadiran UU TNI Wujudkan Single Prosecution System dalam Sistim Peradilan Pidana

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen 1997-2020 angkat bicara terkait polemik hadirnya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru disahkan DPR RI dari sisi ilmu hukum. Dimana mahasiswa yang melakukan unjuk rasa penolakan UU TNI, dinilai Jan Maringka belum membaca secara utuh isi UU dimaksud.

Padahal kata dia, jika mahasiswa membaca visi UU TNI yang baru disahkan secara utuh akan lebih memahami, Terutama terkait dampaknya dalam sistim peradilan pidana di Indonesia setelah UU TNI disahkan.

“Saya melihat UU TNI ini sebenarnya justru penegasan. Kalau kita lihat dalam UU Peradilan Militer No 31 Tahun 1997. Menegaskan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Jadi ada Oditur jenderal dan dimana kejaksaan akan melakukan penuntutan yang sifatnya koneksitas,” kata Jan Maringka dalam acara launching perdana Podcast YouTube Jangan Menyerah (JM), Sabtu (29/3/2025) di Jakarta.

Baca Juga :  Temui Ketua DPD RI, Hikapindo Minta Kader Penyuluh Diperhatikan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Artinya kata Jan Maringka, kita bisa melihat ada pintu masuk bagi Kejaksaan Agung, yang sebenarnya adalah dark number case, mungkin banyak perkara-perkara militer sipil yang tidak dapat terselesaikan ada jalan keluarnya, Bahkan juga kita melihat UU Kejaksaan No 11 Tahun 2021 telah membentuk jabatan baru, yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer.

“Nah kalau kita lihat ini malah justru penegasan, bagaimana membentuk single prosecution system (SPS) dalam sistim peradilan hukum acara pidana (HAP) kedepan sebagaimana diatur dalam UN Guidelines of Prosector, 1990, Jadi kalau lihat sebenarnya ada penegasan Jaksa Agung adalah Penuntut Umum tertinggi, baik dalam peradilan militer maupun sipil maka Jaksa Agungnya satu,” ucap Jan Maringka.

Dirinya juga melihat justru penguatan terhadap fungsi kejaksaan agung. Ada satu lagi lembaga yang memiliki fungsi penuntutan, yaitu KPK.

“Nah orang sering lupa dalam KPK itu, jaksanya adalah Jaksa dari Kejaksaan Agung. Sehingga seolah-olah terpisah ada jaksa Kejaksaan Agung dan ada jaksa KPK, tapi isinya mereka adalah Jaksa yang sama sama,” tukas Ketua Umum Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (PNI)

Menurut Jan Maringka, hal Ini harus diluruskan dalam konteks kedepan, dimana kita melihat ini momennya ada RUU perubahan hukum acara pidana kita.

“Inilah pintu masuk dalam rangka meluruskan pembentukan konsep hukum acara pidana. Jadi kita tidak boleh lagi bercerita penyelidikan untuk penyidikan, tapi berbicara satu kesatuan integrated criminal justice system,” terang Jan Maringka.

Sementara itu Dosen Trisakti Dr. Azmi Syaputra, SH, MH, yang juga Sekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) menilai menarik apa yang disampaikan Jan Maringka. Kalau kita melihat ada peradilan koneksitas yang sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 89 sampai Pasal 94 dam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUAP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

“Kalau kita rujuk nanti kedalam, katakanlah dalam Rancangan KUAP, hari ini kan diatur di dalam Pasal 161-165. Ini akan menjadi pertanyaan kalau memang mau diatur, kejaksaan malah lebih ada dan lebih detail sebelum UU No 8 Tahun 1981,” ungkap Azmi sapaan akrabnya.

Bahkan kata Azmi di Undang-Undang, Nomenklatur ini langsung ada disebutkan kepada Jaksa Agung dalam wujud Jaksa Agung Muda Pidana Militer, melalui Jaksa Tinggi Bidang Pidana Militer dan terus ada oditur jenderal TNI didalamnya.

Halaman : 1 2 Selanjutnya