Jika Pimpin PBD, ARUS Pastikan Progam Jaminan Sosial Bagi Pekerja Non Upah

DETIKINDONESIA.CO.ID, SORONG – Untuk memberikan jaminan hidup kepada tenaga kerja non upah maka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya nomor urut 1, Abdul Faris Umlati – Petrus Kasihiw mendorong program BPJS Ketenagakerjaan program Corporate Social Responsibility (CSR) Papua Maluku Digital Bootcamp (PMDB) kepada kelompok pekerja dimaksud.

BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja non upah ini merupakan salah satu program kerja prioritas paslon dengan jargon ARUS jika mendapat amanah memimpin PBD periode 2024-2029.

Hal ini merupakan program spektakuler yang menyentuh langsung kepada masyarakat serta wujud kerja nyata tepat sasaran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Calon Gubernur PBD nomor urut 1 Abdul Faris Umlati mengatakan, program BPJS ketenagakerjaan ini sudah dilaksanakan sejak dirinya menjabat Bupati Raja Ampat.

Sehingga program ini, kata dia, akan dilaksanakan di Provinsi PBD agar para pekerja non upah seperti petani, nelayan, pelayan umat, Pendeta, Ustad, Pastor dan lainnya diklaim keselamatannya.

“Ini program yang fakta dan nyata yang sudah kami lakukan. Ada beberapa pendeta yang pelayanan di Sorong tetapi karena pelayanan yang baik sehingga kami masukan sebagai anggota penerima jaminan keselamatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Raja Ampat,” ungkap AFU saat tatap muka bersama masyarakat di Gedung Serbaguna GKI Pniel Malawele Aimas, Kabupaten Sorong, PBD, Kamis (24/10/2024).

Mantan Wakil Ketua I DPRD Raja Ampat itu menegaskan bahwa pelaksanan program jaminan BPJS ketenagakerjaan kepada pekerja non upah membawa kabupaten Bahari ini mendapat predikat peringkat 1 Paritrana Award tingkat nasional selama tiga kali berturut-turut.

Penghargaan tahunan yang adalah sebuah pengakuan atas upaya dalam memberikan jaminan sosial ketenegakerjaan dinilai langsung oleh Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayan, kemudian Paritrana Award diserahkan langsung Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Menurut Umlati, program ini menjadi rujukan studi banding bagi 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota untuk belajar tentang pemberian jaminan sosial keselamatan bagi tenaga kerja non upah.

“Provinsi dan Kabupaten/ Kota datang belajar ke Raja Ampat kenapa program ini bisa dilakukan, dan akhirnya program ini menjadi program nasional yang sedang diterapkan,” tutur Faris Umlati.

AFU membeberkan hal ini menjadi program prioritas pemerintah daerah setempat karena Raja Ampat sebagai Kabupaten Kepulauan karena keselamatan pekerja non upah sangat rentan.

BPJS ketenagakerjaan yang diberikan mengakomodir fasilitas kematian yang diberikan kepada kepala rumah tangga sebesar Rp 42 juta.

“Jadi jika atas perkenaan Tuhan pasangan ARUS mendapat amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya maka insyaallah program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja non upah pasti dilaksanakan. Saya pastikan masyarakat sejahtera,” ujarnya.

Tatap muka Paslon ARUS dengan masyarakat di Malawele ini, Cagub AFU didampingi Ketua tim pemenangan ARUS Zeth Kadakolo bersama wakil ketua Martinus Nasarani, SekrePtaris Lexy Durimalang dan pengurus partai pengusung.