Taskin Dano, perwakilan kesultanan, menegaskan klaim Djaim sebagai pemimpin adat adalah kebohongan: “Kesultanan tidak pernah memberi mandat. Tindakannya merusak tatanan dan berpotensi memecah belah.” Dalam keterangan pers, kesultanan menyatakan:
1. Aksi 21 April mengatasnamakan adat, padahal tidak ada pengaduan resmi dari masyarakat.
2. Kesultanan siap memediasi jika ada masalah antara warga dan perusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
3. Seluruh pihak diminta tidak terprovokasi dan menjaga kondusivitas.
4. Jika aksi mengatasnamakan aliansi, penyelesaian menjadi wewenang pemerintah dan aparat.
Motif Terselubung: Perebutan Lahan Ulayat
Investigasi menduga aksi ini bagian dari upaya kelompok tertentu merebut lahan ulayat Kesultanan Tidore (hak kolano) di area pertambangan. Dengan mengklaim representasi masyarakat, Djaim dan kroni disebut sengaja menciptakan konflik untuk mengambil alih kontrol lahan.
Imbauan untuk Menjaga Stabilitas
Kesultanan Tidore mendorong dialog antar-pihak untuk menyelesaikan masalah secara bijak. “Kami mencegah eskalasi dan meminta Kapolda bertindak tegas sesuai hukum. Sanksi adat akan diproses melalui Dewan Adat Kolano,” pungkas Taskin.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : Abdila Moloku |
| Editor | : Delvi |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
