Kasus Korupsi KPUD Fakfak, Pasifik Resources Menyayangkan Keputusan Kejaksaan Negeri Fakfak Yang Tidak Adil

DETIKINDONESIA.CO.ID, PAPUA BARAT – Kasus korupsi KPUD Fakfak juga menyita banyak perhatian termasuk Putusan Kejaksaan Negeri Fakfak kemarin yang langsung di pertanyakan banyak pihak termasuk Praktisi Hukum Hendra Talla, SH dan Wakil Direktur Pasifik Resources Syarifa Puan, Selasa (16/1/2022).

Kasus korupsi dana hibah KPUD Fakfak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2019-2020 yang diduga melibatkan sejumlah komisioner dan ASN telah di putuskan kejaksaan negeri Fakfak kemarin, Jumat (13/1/2023).

Menurut Penasihat Hukumnya Hendra Talla, S.H saat menemui OW dan CM di Lapas Klas II b Fakfak dalam rangka menggali keterangan agar nantinya digunakan sebagai bahan pembelaan dalam persidangan.

Baca Juga :  Bertambahnya Angka Putus Sekolah di DKI Jakarta, Pemerhati Sosial Angkat Bicara

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya bersama kliennya merasa jika Kejaksaan Negeri Fakfak terkesan tebang pilih dalam menangani dugaan perkara Korupsi KPU sehingga berujung pada penetapan tersangka kedua kliennya (OW dan CM) dalam dugaan kasus korupsi dana hibah KPU Fakfak yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar 12 milyar lebih. Pada hal Komisioner, Sekretaris dan Bendahara merupakan satu kesatuan dalam mempergunakan anggaran hibah 2019”. Kata Hendra.

Hendra melihat ada kejanggalan dalam proses penetapan ini, sehingga terlihatnya tebang pilih dalam putusanya, padahal mereka satu kesatuan dalam penyelenggara pilkada fakfak 2020 beberapa tahun lalu.
“saya merasa Kejari Fakfak tebang pilih dalam menangani perkara korupsi dana hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak yang diperoleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Fakfak tahun 2019. Mengingat semua penggunaan dana hibah ini merupakan satu kesatuan baik Komisioner selaku pimpinan dan juga Plt. Sekretaris dan Bendahara.” Terang Hendra yang juga praktisi hukum ini.

Hendra juga menegaskan jika kliennya yang berinisial CM yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Fakfak adalah bendahara APBN tahun 2019 sementara salah satu rekan kerjanya yang berinisial MLK yang menjabat selaku bendahara APBD hibah KPU tahun 2019 namun malah tidak ditetapkan sebagai tersangka. Pada hal diketahui bahwa sumber anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkada Fakfak tahun 2019 berasal dari APBD Fakfak. Tegasnya.

Selain Hendra Aktivis Hukum dan Perempuan Pasifik Resources Syarifa Puan juga membeberkan bahwa putusan ini sangat aneh.

Halaman : 1 2 Selanjutnya