Keberadaan, Kejuangan, dan Kebangkitan Kalimantan Selatan (Kalsel) Membangun dan Memajukan Indonesia Raya

Penulis : Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia ; Mantan Tim Perumus UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Pertahanan Negara di DPR-RI)

Kunjungan tugas, kerja, dan kegiatan Penulis, berlangsung beberapa hari di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Sebelumnya, Penulis berkunjung ke beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Ada sejumlah tugas, kegiatan, dan kerja di beberapa daerah provinsi tersebut. Kunjungan ke Kalsel memiliki perspektif tersendiri dan khusus. Utamanya dan intinya adalah eksistensi, posisi, fungsi Kalsel secara mikro lokal domestik. Dan juga Kalsel secara makro regional kawasan sebagai dalam perspektif perkuatan terhadap Ibukota Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penulis bertemu, berdialog, dan berdiskusi dua (2) kali bersama dengan Kapolda Kalsel Irjen Pol. Andi Rian Ryacudu Djajadi. Pertemuan pertama pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, di Rumah Dinas Jabatan Kapolda, di Banjarmasin, Kalsel ; dan pertemuan kedua pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, di ruang kerja Kapolda, kantor Polda, di Banjarmasin, Kalsel. Penulis bertemu, berdialog, dan berdiskusi bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalsel Doktor Mukri, S.H., M.H., pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, di ruang kerja Kajati, kantor Kejati, di Banjarmasin, Kalsel.

Ada agenda Penulis bertemu, berdialog, dan berdiskusi bersama Komandan Korem (Danrem) 101/Antasari (Kalsel) Kodam VI/Mulawarman Brigjen TNI Rudi Puruwito. Menurut Panglima Kodam (Pangdam) VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Danrem 101/Antasari (Kalsel) sedang ada kunjungan tugas, kegiatan, dan kerja di luar kota. Korem 101/Antasari membawahi dan meliputi teritorial Provinsi Kalsel ; dan secara struktural hirarkhis komando teritorial berada di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman yang membawahi dan meliputi Provinsi Kaltim, Provinsi Kalsel, dan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Agenda Penulis sekembali kunjungan tugas, kegiatan, dan kerja dari Kalsel, langsung mengadakan pertemuan, dialog, dsn diskusi bersama dengan Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Doktor Amir Yanto, S.H., M.H. Pertemuan Penulis bersama dengan JAM Intelijen Kejagung RI Doktor Amir Yanto, S.H., M.H., berlangsung pada hari Senin, di ruang kerja JAM Intelijen, gedung Kejaksaan Agung RI, di Jakarta, Indonesia. Hakekat pertemuan pada dasarnya berkaitan dengan penguatan dan pemajuan Indonesia Raya dari perspektif percepatan dan peningkatan kualitas Pembangunan IKN Nusantara. Juga Pembangunan Daerah. Tentu dalam konteks dan kerangka penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi-fungsi dasar institusi “Adhyaksa”.

JAM Intelijen Kejagung RI Doktor Amir Yanto, S.H., M.H., adalah seorang pejabat struktural di lingkungan dan jajaran Kejagung RI dengan posisi jabatan setara dengan Jenderal Bintang Tiga. Pernah bertugas mengabdi di lingkungan kejaksaan di wilayah hukum Kalsel, yaitu sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Martapura, Kalsel. Pernah menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) pada JAM Intelijen Kejagung RI, menjadi Karo Perencanaan pada JAM Pembinaan Kejagung RI, menjadi Kajati Provinsi Bali, menjadi Kajati Provinsi Sumut, menjadi JAM Pengawasan Kejagung RI, kini menjadi JAM Intelijen Kejagung RI.

Kapolda Kalsel Irjen Pol. Andi Rian Ryacudu Djajadi adalah seorang Perwira Tinggi Polri berpangkat Jenderal Bintang Dua lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991. Pernah lama bertugas mengabdi di lingkungan kepolisian di wilayah hukum Kalsel sejak lulus Akpol dan berpangkat Perwira Pertama. Pernah menjadi Kepala Biro (Karo) Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Bareskrim Polri, menjadi Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtidpidum) Bareskrim Polri, dan kini menjadi Kapolda Kalsel. Kajati Kalsel Doktor Mukri, S.H., M.H. adalah seorang pejabat struktural di lingkungan dan jajaran kejaksaan dengan posisi jabatan Jenderal Bintang Dua. Pernah menjadi Kapuspenkum pada JAM Intelijen Kejagung RI, menjadi Kajati Provinsi Kalteng, menjadi Inspektur Pengawasan pada JAM Pengawasan Kejagung RI, kini menjadi Kajati Provinsi Kalsel.

Penulis mengikuti, menghadiri, melaksanakan, dan menyelesaikan sejumlah tugas dan kegiatan selama di Kalsel. Khususnya bersama dengan beberapa kalangan profesional di bidang Politik, Hukum, Keamanan. Kemudian di bidang Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Sumber Daya Manusia. Selanjutnya mengunjungi kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), di Banjarmasin, Kalsel. Lalu bertemu, berdialog, dan berdiskusi bersama dengan mantan Wakil Gubernur Kalsel H. Rosehan. Juga bersama kalangan Akademisi, Aktifis, komunitas dan elemen strategis lainnya. Ada juga dari kalangan Advokat, Notaris, Jurnalis, Mahasiswa, dan lain-lain.

Konstruksi, substansi, dan narasi pertemuan dialog dan diskusi tersebut, pada dasarnya merupakan pertemuan persahabatan. Sebuah dan serangkaian pertemuan yang pada gilirannya memiliki daya kebermanfaatan dan mempunyai daya keberberpengaruhan dalam kerangka dan dalam konteks yang strategis. Intisarinya dan utamanya adalah berbasis pada pembangunan dan pemajuan Kalsel dan kawasan Kalimantan. Kemudian pembangunan dan pemajuan Kalsel sebagai “Daerah Perbatasan dan Daerah Penyanggah” yang digerakkan dan diorganisasikan untuk mendukung dan memperkuat IKN Nusantara dan Kawasan. Selanjutnya tentu juga untuk Membangun dan Memajukan Indonesia Raya dari Kalsel.

Provinsi Kalsel adalah sebuah daerah otonom tingkat provinsi yang “pertama, tertua, dan terlama” di Pulau Kalimantan. Pada awal sejarah pemerintahan, nomenklaturnya adalah Provinsi Kalimantan yang berpusat di Kalsel dengan Ibukota Banjarmasin. Wilayah dan kawasan provinsi ketika itu pada periode-periode awal Pemerintahan Provinsi Kalimantan (kini Kalsel) membawahi dan meliputi keseluruhan “Daratan Borneo (Kalimantan)”. Kini Ibukota Kalsel yaitu Kota Banjarbaru sehingga pusat dan kegiatan pemerintahan telah mulai efektif dan operasional di Banjarbaru.

Kemudian ada pemekaran beberapa provinsi lagi. Kini “Borneo Raya” terdiri dari Provinsi Kalsel ; Provinsi Kaltim ; Provinsi Kalbar ; Provinsi Kalteng ; dan Provinsi Kaltara. Ada juga beberapa daerah otonom tingkat kabupaten “induk” di dalam wilayah Provinsi Kalsel yang dimekarkan menjadi beberapa daerah otonom baru tingkat kabupaten dan kota. Demikian pula, di beberapa wilayah provinsi lain, ada beberapa daerah otonom baru tingkat kabupaten dan kota yang dibentuk dan dimekarkan dari beberapa kabupaten “induk”. Kualitas pengembangan dan pelayanan publik ; serta penyelenggaraan dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan, semakin dapat dioptimalkan dan dimaksimalkan melalui pola dan pendekatan pembentukan daerah otonom baru ; dan pemekaran sekaligus pengembangan daerah otonom lama.

Kawasan Kalsel dari segi sosio geografi, pada dasarnya kewilayahannya tidak terlalu luas dibanding dengan kawasan provinsi lain di Kalimantan. Namun dari sudut sosio demografi, merupakan wilayah terbanyak dan terpadat penduduknya di Kalimantan. Kalsel memiliki, mengandungi, dan mempunyai “kekuatan, kemampuan, kekayaan” untuk membangun dan memajukan Kalsel, Kalimantan, dan Indonesia. Juga membangun dan memajukan kualitas manusia dan masyarakat. Ada potensitas dan kualitas sumber daya dan dan sumber daya manusia yang dapat ditumbuhkan dan dikembangkan untuk kebangkitan dan kemajuan bersama dalam konteks Kalsel, Kalimantan, dan Indonesia.

Geopolitik strategis Kalsel semakin dikuati dan dimaknai dengan geososial, geokultural, geoekonomikal, dan lain lain. Konteks dan kerangka tersebut, pada dasarnya menumbuhhan dan mengembangkan atmosfir khusus dan nuansa tersendiri dalam keseluruhan ekosistem Kalsel. Keberadaan atmosfir dan nuansa tersebut berintikan pada kesejarahan kewilayahan dan “kepamongprajaan” Pemerintahan Kalsel sebagai provinsi “pertama, tertua, dan terlama” di Kalimantan. Juga berintikan pada Geopolitik Kalsel dengan segala kekuatan, kemampuan, dan kekayaan potensial yang berkualitas dan yang berpengaruh.

Posisi letak keberadaan dan fungsi status kehadiran Kalsel secara geografi kewilayahan berbatasan langsung dengan Provinsi Kaltim. Keberadaan dan kehadiran Kaltim adalah merupakan sebuah provinsi yang wilayahnya dan kawasannya ditetapkan dan dibangun menjadi IKN Nusantara. Presiden RI Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan beserta jajaran Pemerintahan dan Kenegaraan RI serta masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia sedang dan semakin mempersiapkan dan menyelenggarakan berbagai hal untuk memastikan dan memajukan IKN Nusantara. Negara-Negara sahabat dan mitra kerja serta lembaga-lembaga strategis di kawasan regional dan dunia internasional mendukung Penetapan dan Pembangunan IKN Nusantara sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perspektif tersebut pada gilirannya, menunjukkan dan mengukuhkan eksistensi, posisi, fungsi, peran, tanggungjawab, dan potensi Kalsel. Perspektif tersebut menjadi penting, strategis, berdampak, berpengaruh, dan menentukan. Intisarinya dan utamanya adalah dalam konteks dan dalam kerangka pembangunan dan pemajuan lokal domestik Kalsel ; pemajuan dan penguatan regional kawasan Kalimantan – khususnya perkuatan terhadap IKN Nusantara di Kaltim ; dan pembangunan dan pemajuan nasional Indonesia Raya. Keseluruhan kawasan dan ekosistem Kalsel menjadi dan merupakan daerah perbatasan dan penyanggah yang bersifat langsung dan kuat.

Keberadaan, kejuangan, dan kebangkitan Kalsel, pada dasarnya senantiasa dan semakin positif, efektif, produktif, dan strategis membangun dan memajukan Indonesia Raya. Kalsel memiliki atmosfir khusus dan mempunyai anatomi kuat untuk mengorganisasikan dan menggerakkan perihal tersebut. Masyarakat, bangsa, negara Indonesia, dan keseluruhan ekosistem Kalsel, mesti selalu dan harus semakin “menjaga, merawat, dan mengawal” keberadaan, kejuangan, dan kebangkitan Kalsel. Penjagaan, perawatan, dan pengawalan tersebut agar kemudian Kalsel menjadi semakin terbangun maju dan tumbuh berkembang. Lagi pula tambah kondusif bagi perkembangan Geopolitik Strategis Kawasan lokal, regional, dan nasional.

Menurut Kapolda Kalsel Irjen Pol. Andi Rian Ryacudu Djajadi, Kajati Kalsel Doktor Mukri, S.H., M.H., dan mantan Wakil Gubernur Kalsel H. Rosehan – masyarakat dan daerah Kalsel tergolong religius dan kultural dengan berbasis pada kebudayaan dan kearifan lokal Kalsel yang moderat dan toleran. Masyarakat, budaya, dan daerah Kalsel juga juga bersifat inklusif (terbuka) dan kondusif terhadap perekonomian dan pembangunan. Kemudian bersifat inklusif dan kondusif juga terhadap kehadiran dan keterlibatan masyarakat umum dan luas serta terhadap berbagai pihak atau kalangan.

Perihal tersebut merupakan potensi, kekuatan, modal, dan aset serius dan penting ketika sebuah masyarakat dan daerah berinisiatif kuat, berkeinginan keras, dan berkemauan tinggi untuk maju, makmur, dan sejahtera dengan semangat keadilan dan demokratis. Masyarakat, budaya, dan daerah yang moderat, toleran, inklusif, kompetitif, dan kondusif dapat membangun, membangkitkan, memakmurkan, menyejahterakan, dan memajukan masyarakatnya dan daerahnya. Apalagi jikalau dan ketika perspektif, sikap, hati, pikiran, perilaku, dan tindakan tersebut senantiasa dijiwai dan dimaknai dengan pembumian Nilai-Nilai ideologi dan falsafah Pancasila. Juga dijiwai dan dimaknai dengan Nilai-Nilai etos dan motto Bhinneka Tunggal Ika. Lalu dilandasi dan didasari dengan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 dalam wadah NKRI.

Kualitas dan integritas keberadaan, kejuangan, dan kebangkitan Kalsel, pada dasarnya bersandar dan bertumpu pada tumbuhnya dan terbangunnya stabilitas politik dan stabilitas keamanan yang kondusif, dinamis, humanis, dan demokratis. Tentu dengan etos juang dan jiwa semangat partisipatoris/partisipatif dan civil socviety. Juga bersandar dan bertumpu pada pelayanan dan penegakan hukum dan keadilan yang fasilitatif dan kondusif bagi percepatan dan peningkatan pemulihan dan pergerakan keseluruhan ekosistem perekonomian. Lagi pula bersandar dan bertumpu pada transformasi ekonomi dan sosial yang bermanfaat bagi kebutuhan daerah dan masyarakat lokal, regional, dan nasional.