Keberagaman Dalam Pusaran Politik Identitas

Senin, 7 Maret 2022 - 19:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Bahrudin Tosofu

Penulis Adalah: Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Tidore Kepulauan

Gorontalo Post secara gamblang memuat judul berita; “Prabowo Gandeng Putra Gorontalo.” Halaman depan koran itu tersebar di media sosial facebook. Namun pada laman komentar, seorang warganet mengunggah potongan halaman depan koran Riau Pos, dengan judul berita; “Prabowo Pilih Putra Riau.”

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pertarungan wacana identitas ini memang sempat mengemuka pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa pers tidak pernah bisa sepenuhnya objektif dalam menyiarkan berita.

Padahal dalam konteks ini, jurnalisme harus dipahami sebagai sebuah instrumen yang menjadi bagian dari proses politik. Pada akhirnya, kekhawatiran kita menjadi semakin beralasan atas gaya pemberitaan pers seperti ini.

Baca Juga :  Melecehkan Bahasa Sunda, Pengacara Senior Petrus Selestinus Minta Arteria Dahlan Direcall

Karena ekspresi identitas yang terlampau berlebihan justru akan menampakkan sisi gelap identitas itu sendiri. Sisi gelap inilah yang notabene merupakan perlawanan terhadap keberagaman, yang ternyata terefleksi dalam pemberitaan pers.

Memang, tak bisa dipungkiri bahwa keberagaman menjadi salah satu isu paling mengemuka sejak Indonesia memasuki era reformasi. Di sini, identitas, suku, ras, maupun gender mengalami penegasan.

Ibarat dua sisi mata pisau. Ia bisa menunjukkan betapa kayanya Indonesia dengan keragaman. Tapi di sisi lain, media hadir memberi penguatan pada aspek etnis, yang jika tidak disikapi secara objektif, tentu menciptakan konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Meminjam gagasan Geertz tentang politik primodial, adalah sebuah sentimen yang tak rasional. Hal ini tampaknya lahir dari pendekatan yang a-historis dan kurang tanggap terhadap dimensi struktural masyarakat.

Baca Juga :  Gejala Otoritarianisme Dalam Menyembunyikan Kontroversi Rancangan Undang-Undang KUHP

Kesukuan, sejatinya berangkat dari protes sosial dengan dasar kepentingan politik dan ekonomi, yang semestinya dapat diidentifikasi dan dijelaskan secara rasional oleh pers.

Sebab penguatan identitas kerap memicu gesekan dan pertikaian yang berujung konflik. Disamping itu, justru membatasi siapa kita, siapa mereka. Alih-alih menciptakan keberagaman, namun kelompok arus utama yang bisa saja merasa terancam, akan memperlihatkan eksistensinya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Bahrudin Tosofu
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Presiden Prabowo Tentang Urgensi Patuh Pada Sistem Hukum dan Undang-Undang
Gereja Suku menutup Pintu penginjilan
Transformasi Distribusi Energi: Dari Pengecer ke Sub Pangkalan dalam Kebijakan LPG 3kg
Periode Kerja Untuk Swasembada Energi
Tidak Dipakai Di Pemerintahan Baru, Mantan Menlu Retno Marsudi Moncer Di Kancah Nasional dan Internasional
Sebuah Langkah Nyata Dari Anies Baswedan Menuju Kepemimpinan yang Visioner
Kepemimpinan dan Arah Kebijakan Energi
Pemuda Gereja Diharapkan Membudayakan Baca Buku

Berita Terkait

Rabu, 5 Februari 2025 - 10:43 WIB

Bulog Pastikan Cadangan Beras Aman Jelang Ramadan

Rabu, 5 Februari 2025 - 10:34 WIB

Apa Itu Subpangkalan LPG 3 Kg dan Bedanya dengan Pengecer?

Rabu, 5 Februari 2025 - 10:12 WIB

Semua Calon Kepala Daerah MBD Diminta Bersatu Pasca Putusan MK

Selasa, 4 Februari 2025 - 14:39 WIB

Dasco: Soal LPG 3 Kg Bukan Kebijakan Prabowo, Pengecer Kini Boleh Berjualan Lagi

Selasa, 4 Februari 2025 - 14:27 WIB

Pj WaliKota Sorong Ikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan Kepala Daerah 2025

Selasa, 4 Februari 2025 - 14:21 WIB

Pemprov PBD Harap Sorong Modern City Jadi Daya Tarik Wisata

Selasa, 4 Februari 2025 - 14:04 WIB

Kursi Sekda Buru Selatan Masih Kosong, Usai Makatita Mundur

Senin, 3 Februari 2025 - 19:01 WIB

Pemda Bursel Usul 532 Tenaga P3K ke BKN

Berita Terbaru

Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Dirut Perum Bulog, Wahyu Suparyono membahas program kerja anggaran tahun 2025 pada Selasa (4/2/2025)

Nasional

Bulog Pastikan Cadangan Beras Aman Jelang Ramadan

Rabu, 5 Feb 2025 - 10:43 WIB

Nasional

Apa Itu Subpangkalan LPG 3 Kg dan Bedanya dengan Pengecer?

Rabu, 5 Feb 2025 - 10:34 WIB

Teraju

Gereja Suku menutup Pintu penginjilan

Rabu, 5 Feb 2025 - 10:20 WIB