Kemendagri Salurkan Bantuan Bagi Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki

Senin, 25 November 2024 - 18:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, FLOTIM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyalurkan bantuan berupa sarana dan prasarana, barang, serta uang tunai kepada pengungsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam keterangan yang diterima detikindonesia di Jakarta, Senin (25/11), menyebutkan bahwa bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto secara simbolis di Kantor Bupati Flores Timur pada Minggu (24/11).

Dalam kesempatan kali ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri memberikan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan Trantibumlinmas sub-urusan bencana tahun 2024. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung berbagai kebutuhan di posko pengungsian.

Saat mengunjungi Posko Bencana Kobasoma, Bima mengatakan bantuan ini menunjukkan komitmen Kemendagri dalam memastikan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang cukup, sekaligus perlindungan hak administrasi kependudukan (adminduk), akses pendidikan, hingga layanan tempat pemungutan suara (TPS) di pengungsian.

“Jadi kalau yang difasilitasi pemerintah yang pengungsian ada TPS-nya, tapi untuk mandiri nanti akan dijemput, akan diantar, difasilitasi oleh koordinasi antara Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur,” kata Bima.

Selanjutnya, melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kemendagri juga memberikan kemudahan pelayanan adminduk kepada para pengungsi, termasuk akses data yang diperlukan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024.

Hal ini menjadi bagian dari upaya Kemendagri dalam memastikan hak pilih warga terdampak bencana terlayani dengan baik.

Baca Juga :  Jokowi Pastikan Pemerintah Ikuti Putusan MK Terkait Pilkada

“Kami memastikan agar semua pengungsi bisa tetap menggunakan hak pilihnya. Ada memang sekitar 37 TPS yang terdampak, sehingga ada 22 TPS didirikan di tempat pengungsian. Kemudian ada beberapa TPS di perbatasan untuk memfasilitasi pengungsi yang mandiri,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah menyediakan hunian sementara bagi para pengungsi dan merancang hunian tetap dengan memastikan status kepemilikan lahan disepakati bersama tokoh adat setempat.

Kemudian di sektor pendidikan, pemerintah memastikan tidak ada siswa terdampak bencana yang dikeluarkan dari sekolah. Ujian juga akan difasilitasi di lokasi yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga pendidikan masih tetap berlangsung.

 

“Ada hunian sementara di beberapa tempat, dan untuk jangka panjang disiapkan hunian tetapnya. Sekarang masih dirundingkan bersama-sama, karena kita ingin agar berhati-hati untuk status kepemilikan lahannya, untuk area relokasinya dan semuanya. Pasti akan dikomunikasikan bersama-sama dengan warga, dengan tokoh-tokoh adat semua di sini,” pungkas Bima.

Baca Juga :  Jelang Evaluasi Pj Kepala Daerah, Mendagri Perlu Evaluasi Posisi Sekjen Kemendagri

Kemudian ada pula bantuan dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kemendagri senilai Rp100 juta. Bantuan ini terdiri dari uang tunai sebesar Rp60 juta, serta barang berupa peralatan dapur, peralatan makan, dan peralatan sekolah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : LUKAS
Sumber : ANTARA

Berita Terkait

Ombudsman RI: Makan Bergizi Gratis Tak Hanya untuk Anak Sekolah, tapi Juga Dorong Ekonomi Desa
Viva Yoga Mauladi: Danantara Siap Jadi SWF Terbesar, Saingi Temasek dan ICD
Ombudsman Ajak Masyarakat Berani Bersuara Demi Layanan Publik Berkualitas
Bebas Pungli ! Ombudsman dan Wali Kota Padang Sepakat Larang Penjualan Seragam di Sekolah Negeri
Dorong Revisi UU Ombudsman, ORI Tekankan Transparansi Kebijakan BBM
Ombudsman RI Dorong Revisi UU No. 37 Tahun 2008 untuk Adaptasi dengan Perkembangan Zaman
Geisz Chalifah Kritik Pejabat Pertamina, NIC Sebut Sebagai Provokasi di Media Sosial
Para Alumni UI Luncurkan Petisi Menolak Keputusan Rektor Terkait Kasus Bahlil Lahadalia

Berita Terkait

Sabtu, 15 Maret 2025 - 14:17 WIB

Wali Kota Tidore Tinjau Puskesmas, Prioritaskan Peningkatan Fasilitas Kesehatan

Sabtu, 15 Maret 2025 - 14:08 WIB

Wali Kota Ternate Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya KH Abdul Gani Kasuba

Sabtu, 15 Maret 2025 - 13:18 WIB

Rencana Pembangunan Dermaga Pulau Hiri oleh Pemkot Ternate dan BPTD Maluku Utara

Sabtu, 15 Maret 2025 - 11:00 WIB

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Sampaikan Duka atas Wafatnya Abdul Gani Kasuba

Jumat, 14 Maret 2025 - 23:49 WIB

Berpulangnya AGK: Dari Pengabdian Hingga Kontroversi, Inilah Jejaknya

Jumat, 14 Maret 2025 - 18:14 WIB

Hari Ke 14 Ramadhan,Dandim 1509/Labuha Dan Persit Bagikan Takjil

Jumat, 14 Maret 2025 - 18:01 WIB

Bentuk Sanggar Budaya dan Dorong Nilai Adat, GAMKI Halsel Silahturahmi dengan Sultan Bacan 

Jumat, 14 Maret 2025 - 15:20 WIB

Gubernur Malut: Sertifikasi Halal Percepat Daya Saing UMKM di Pasar Global

Berita Terbaru