“Perjanjian kinerja itu sendiri merupakan salah satu bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang harus dipertanggungjawabkan secara berjenjang. Dengan demikian pada saat Dokumen Perjanjian Kinerja telah ditandatangani maka seluruh target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi langkah awal serta komitmen kita bersama untuk melaksanakan dan mewujudkannya.” ucap Anggiat yang sekaligus membuka kegiatan tersebut serta me-launching Aplikasi Buku Tamu Digital dan Dashboard SOP.
Laporan Ketua Pelaksana oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Wayan Muliarta, menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perumusan resolusi, strategi dan langkah kerja dalam pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pada tahun 2023 berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja pada tahun 2022.
“Rapat Koordinasi evaluasi dan capaian kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali ini bertujuan untuk melakukan perumusan resolusi, strategi dan langkah kerja. Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang yang terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pejabat yang menangani perencanaan dan penganggaran, panitia pelaksana kegiatan dan peserta dari instansi terkait.” ujar Muliarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam Rapat Koordinasi tersebut pula dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada Satuan Kerja atas capaian kinerja tahun anggaran 2022 dan penghargaan kepada satuan kerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
| Penulis | : Team |
| Editor | : aisyah |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
