Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menekankan bahwa harmonisasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah-langkah strategis untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harmonisasi ini merupakan upaya melahirkan peraturan daerah yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan pemerintah pusat. “Tambahnya.
Selain itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkumham Maluku Utara, Zulfahmi, menambahkan bahwa proses harmonisasi ini juga mempertimbangkan berbagai kepentingan, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta, guna mencapai hasil yang optimal. “Harmonisasi Raperda RTRW bukan hanya soal perbaikan regulasi, tetapi juga memastikan kebijakan tata ruang yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga kelestarian sumber daya alam,” jelas Zulfahmi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan Raperda RTRW Kabupaten Pulau Taliabu dapat menjadi payung hukum yang kuat dan selaras dengan arah pembangunan nasional, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
| Penulis | : Abdila Moloku |
| Editor | : Delvi |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
