Kepada LaNyalla, Walikota Medan Janji Kembalikan Istana Maimun Sebagai Ikon

“Kami sangat bahagia dan bangga atas kedatangan bapak Ketua DPD RI di Istana Maimun. Ini seperti kembali menghidupkan kebhinekaan dan semangat menjaga budaya. Sedikit saya akan menceritakan sejarah, Istana ini dibangun biayanya waktu itu, kurang lebih 300 gulden. Kalo sekarang Rp300 miliar. Istana ini adalah istana ketiga setelah istana pertama Sultan Deli, istana kedua di Kota Maksum, dan ini yang ketiga. Kemudian dibangun Masjid Almaksum, biayanya Rp 1 triliun,” terangnya.

Saidin mengakui ada yang kurang dalam proses perjalanan bangsa. Hanya saja, pihaknya tetap semangat dan berpegangan pada sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Itu juga yang dirasakan keraton-keraton Nusantara. Saat di Istana Bogor, kami mengatakan akan bergandengan tangan seluruh elemen bangsa, untuk keutuhan negara Indonesia yang modern. Tetapi, tidak melupakan jati dirinya sebagai negara yang bhineka. Oleh sebab itu, suatu hal yang luar biasa saat Ketua DPD RI mengangkat kembali kerajaan Nusantara dan berkujung kemana mana. Hal ini adalah tindak lanjut mewujudkan negara Indonesia yang lebih berkeadilan sosial,” katanya.

Saidin juga berharap Istana Maimun mendapat perhatian sebagai bagian dari cagar budaya nasional. Ia berharap istana ini bisa dibenahi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan jika resonansi yang terus disuarakan DPD RI terkait posisi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara akan memberi kesadaran, termasuk Pemerintah dan bangsa Indonesia.

“Oleh karena itu, saya akan memperjuangkan semua Amanat para Raja dan Sultan Nusantara dalam Deklarasi Sumedang. Kami akan menemui satu per satu para pihak terkait, khususnya di Pemerintahan, untuk merealisasikan amanah tersebut,” jelasnya lagi.

Termasuk kepada penentu kebijakan daerah, Baik Gubernur dan Bupati atau Walikota, dimana salah satu dari 7 Butir Titah Raja dan Sultan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah secara aktif melibatkan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara untuk ikut dalam Musrenbang Daerah. Agar pembangunan daerah tetap memperhatikan kearifan lokal dan nilai-nilai kebudayaan.

Halaman : 1 2