Kepala Daerah Terpilih Bukan Milik Partai, Dian Assafri Ingatkan Netralitas

Sabtu, 22 Februari 2025 - 10:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Ketua Umum DPP KNPI, Dr. Dian Assafri Nasa’i (Detik Indonesia/Liputan08)

Mantan Ketua Umum DPP KNPI, Dr. Dian Assafri Nasa’i (Detik Indonesia/Liputan08)

DETIKINDONESIA.CO.ID, Jakarta – Mantan Ketua Umum DPP KNPI, Dr. Dian Assafri Nasa’i, menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih melalui proses demokrasi bukan lagi milik partai politik pengusung, melainkan pemimpin bagi seluruh masyarakat di wilayahnya. Dalam diskusi politik di Jakarta, Rabu (21/2/2024), Dian menyerukan agar kepala daerah menjunjung tinggi konstitusi dan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan elite partai atau kepentingan kelompok tertentu.

 

“Kepala daerah harus sadar, begitu dilantik, mereka bukan lagi milik partai pengusung. Mereka adalah pemimpin bagi seluruh masyarakat di wilayahnya. Jangan ada kebijakan yang lahir dari pesanan partai atau kelompok tertentu yang justru merugikan rakyat,” tegas Dian Assafri Nasa’i.

 

Namun, Dian tidak berhenti di situ. Ia menyoroti dugaan adanya intervensi politik dalam pengambilan kebijakan di beberapa daerah yang merugikan masyarakat dan menodai prinsip demokrasi. Ia secara tegas meminta aparat penegak hukum mengusut siapa saja yang terlibat dalam praktik tersebut, bahkan jika itu melibatkan elite partai besar.

 

Jika ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan atau intervensi politik yang merugikan masyarakat, aparat hukum harus bergerak cepat. Jangan tebang pilih! Jika perlu, geledah kantor DPP PDIP atau partai lain yang diduga terlibat. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini,” tegasnya.

 

Dian menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan transparansi dalam pemerintahan. Ia memperingatkan bahwa loyalitas kepala daerah harus kepada konstitusi dan negara, bukan pada elite partai yang berpotensi mengintervensi kebijakan daerah.

Baca Juga :  Hari Nusantara 2023, Menhub RI Sematkan Lencana Satyalancana Wirakarya Kepada 8 Kepala Daerah

 

Pemimpin daerah harus setia pada konstitusi. Jangan ada kepala daerah yang tunduk pada instruksi partai yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Jika ada yang melanggar, aparat hukum harus bertindak tegas,” ujarnya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : BIM
Sumber : LIPUTAN08

Berita Terkait

DMO Batubara: Mengapa Kebijakan Domestik Belum Maksimal dan Apa Solusinya?
Rano Karno Akan Hadiri Penutupan Retret di Magelang, Meski Instruksi PDIP Masih Berlaku
Bima Arya Tegaskan Retret Kepala Daerah untuk Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan
Hipmi Harapkan Pengelolaan Aset Negara Danantara Bisa Tingkatkan Ekonomi Nasional
Anak Suku Dayak Wujudkan Pendidikan Inklusif bagi Semua di Borneo
Pramono Anung Akan Temui Megawati Soal Instruksi Retret
DPRD Jabar Dukung Langkah Gubernur Dedi Mulyadi Pecat Kepsek SMAN 6 Depok
KAMMI Gelar Green Leadership di Universitas Mulawarman, Fokus pada Keberlanjutan Hutan

Berita Terkait

Sabtu, 22 Februari 2025 - 15:26 WIB

ASPERA Kota Depok Ucapkan Selamat atas Pelantikan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2025-2030

Jumat, 21 Februari 2025 - 14:57 WIB

Warga Tanjung Pasir Tepis Isu Penutupan Paluh dan Alih Fungsi

Kamis, 20 Februari 2025 - 19:06 WIB

Masykur Sebut: Pernyataan Sekretaris DPD Demokrat Malut, Dianggap Mengkerdilkan Partai Demokrat Dan Ketum AHY

Kamis, 20 Februari 2025 - 19:05 WIB

Sosialisasi Lomba Puisi Jelang Kegiatan Babaca 3, Begini Respon Kepsek SMA Negeri 1 Halsel

Kamis, 20 Februari 2025 - 15:39 WIB

Ahmad Luthfi Resmi Dilantik Jadi Gubernur Jawa Tengah oleh Presiden Prabowo

Kamis, 20 Februari 2025 - 15:32 WIB

Sejarah Baru! Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau Dilantik Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya

Kamis, 20 Februari 2025 - 14:18 WIB

Profil Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe, Yang Resmi Dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2025-2030

Kamis, 20 Februari 2025 - 13:55 WIB

Andrei Angouw, Wali Kota Manado, Diambil Sumpahnya Secara Konghucu oleh Prabowo

Berita Terbaru