Kepala Daerah Terpilih Bukan Milik Partai, Dian Assafri Ingatkan Netralitas

Sabtu, 22 Februari 2025 - 10:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Ketua Umum DPP KNPI, Dr. Dian Assafri Nasa’i (Detik Indonesia/Liputan08)

Mantan Ketua Umum DPP KNPI, Dr. Dian Assafri Nasa’i (Detik Indonesia/Liputan08)

DETIKINDONESIA.CO.ID, Jakarta – Mantan Ketua Umum DPP KNPI, Dr. Dian Assafri Nasa’i, menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih melalui proses demokrasi bukan lagi milik partai politik pengusung, melainkan pemimpin bagi seluruh masyarakat di wilayahnya. Dalam diskusi politik di Jakarta, Rabu (21/2/2024), Dian menyerukan agar kepala daerah menjunjung tinggi konstitusi dan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan elite partai atau kepentingan kelompok tertentu.

 

“Kepala daerah harus sadar, begitu dilantik, mereka bukan lagi milik partai pengusung. Mereka adalah pemimpin bagi seluruh masyarakat di wilayahnya. Jangan ada kebijakan yang lahir dari pesanan partai atau kelompok tertentu yang justru merugikan rakyat,” tegas Dian Assafri Nasa’i.

 

Namun, Dian tidak berhenti di situ. Ia menyoroti dugaan adanya intervensi politik dalam pengambilan kebijakan di beberapa daerah yang merugikan masyarakat dan menodai prinsip demokrasi. Ia secara tegas meminta aparat penegak hukum mengusut siapa saja yang terlibat dalam praktik tersebut, bahkan jika itu melibatkan elite partai besar.

 

Jika ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan atau intervensi politik yang merugikan masyarakat, aparat hukum harus bergerak cepat. Jangan tebang pilih! Jika perlu, geledah kantor DPP PDIP atau partai lain yang diduga terlibat. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini,” tegasnya.

 

Dian menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan transparansi dalam pemerintahan. Ia memperingatkan bahwa loyalitas kepala daerah harus kepada konstitusi dan negara, bukan pada elite partai yang berpotensi mengintervensi kebijakan daerah.

Baca Juga :  Viva Yoga Mauladi Dukung Rencana Retreat Kepala Daerah 2026

 

Pemimpin daerah harus setia pada konstitusi. Jangan ada kepala daerah yang tunduk pada instruksi partai yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Jika ada yang melanggar, aparat hukum harus bertindak tegas,” ujarnya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : BIM
Sumber : LIPUTAN08

Berita Terkait

Wamen Viva Yoga Kukuhkan Rizki Sadig Sebagai Ketua DPW PAN Jatim 2024-2029
Harita Nickel Tegaskan Komitmen Lingkungan di Tengah Meningkatnya Permintaan Nikel Dunia
Menteri UMKM Maman Abdurrahman Dorong Pemprov Kalbar Tunjukkan Kinerja Lebih Baik dari Pemerintahan Sebelumnya
Rosan: Danantara Dapatkan Rp67 Triliun dari Qatar untuk Hilirisasi dan Sektor Energi
Ketua Ombudsman RI Tekankan Pentingnya Kebersamaan di Tengah Dinamika Birokrasi
Sekjen Demokrat Herman Khaeron: Partai Demokrat Siap Bahas RUU Perampasan Aset
Wamen Viva Yoga Ajak Kawasan Transmigrasi Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional
Menjelang RUP IKA Trisakti, Alumni Dorong Tiga Pilar ‘Trisakti Utama’

Berita Terkait

Kamis, 3 April 2025 - 07:00 WIB

Menteri Bahlil Lahadalia Pulang Kampung ke Fakfak, Disambut Bupati Fakfak Prosesi Adat

Sabtu, 15 Maret 2025 - 14:17 WIB

Wali Kota Tidore Tinjau Puskesmas, Prioritaskan Peningkatan Fasilitas Kesehatan

Senin, 10 Maret 2025 - 20:58 WIB

Bupati TTU Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Hemat Rp34 Miliar untuk Sektor Prioritas

Jumat, 7 Maret 2025 - 09:53 WIB

Momen Pertumbuhan Ekonomi Terlewati, Prabowo Menghancurkan Mimpi Indonesia Emas

Jumat, 7 Maret 2025 - 09:46 WIB

AMPG Golkar Gelar Pengajian Ideologi Kebangsaan, Fokus Rekrut Anak Muda

Rabu, 5 Maret 2025 - 15:16 WIB

Bupati Aceh Tengah Resmi Dikenakan Adat Gayo dalam Prosesi Munik Ni Reje

Rabu, 5 Maret 2025 - 13:14 WIB

Buka Puasa Bersama di Fakfak Tanpa Anggaran Pemerintah, Bupati: Ini Tanggung Jawab Kami

Selasa, 4 Maret 2025 - 16:18 WIB

Bupati TTU Yoseph Kebo Tegaskan Efisiensi Anggaran, Mobil Dinas Hanya untuk Jam Kerja

Berita Terbaru