“Itulah sebenarnya yang sudah dilakukan para pendiri bangsa kita saat merumuskan bentuk dan sistem dari negara ini. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka yang terlibat dalam BPUPKI dan PPKI berlatar beragam. Mulai dari kaum terpelajar, ulama, raja dan sultan Nusantara, hingga tokoh pergerakan. Dan di antara mereka juga ada tokoh-tokoh Muhammadiyah,” terang LaNyalla.
Dan yang lebih penting lagi, mereka memiliki suasana kebatinan yang sama, yaitu merasakan langsung menjadi bangsa yang terjajah, menjadi bangsa yang disebut inlander, bangsa kelas paling bawah.
“Sehingga mereka mengerti betul taksonomi Indonesia. Karena itu, gagasan-gagasan mereka dapat kita baca dalam pikiran-pikiran mereka yang hari ini masih tercatat dalam sejarah bangsa ini,” jelas LaNyalla.
LaNyalla menyampaikan, ciri utama demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa, yang berbeda-beda, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara ini.
“Sehingga terjadi penjelmaan rakyat, tidak sekedar perwakilan rakyat. Untuk kemudian mereka menyusun arah perjalanan Bangsa dan memilih mandataris alias petugas rakyat yang diberi mandat,” urai LaNyalla.
Namun, rumusan para pendiri bangsa yang dituangkan di dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang difinalkan pada 18 Agustus 1945 sudah hilang total. Terutama sejak bangsa ini melakukan perubahan konstitusi tahun 1999 hingga 2002 , dimana lebih dari 95 persen pasal-pasal di dalam konstitusi telah diganti
Oleh karenanya, LaNyalla mengajak kepada para kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk menghentikan kerusakan yang terjadi.
“Marilah kita hentikan ketidakadilan yang melampaui batas, karena ketidakadilan yang
melampaui batas itu telah nyata-nyata membuat jutaan rakyat, sebagai
pemilik sah kedaulatan negara ini menjadi sengsara. Dan Allah SWT tidak suka terhadap hamba-Nya yang melampaui batas,” katanya.
| Penulis | : Tim |
| Editor | : Admin |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
