DETIKINDONESIA.CO.ID, SANGGAU – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dari masyarakat Sanggau, ketika mengunjungi Keraton Pakunegara Tayan di Dusun Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Jumat, (10/6/2022).
DOB Kabupaten Tayan tersebut nantinya akan meliputi lima kecamatan yakni Kecamatan Tayan Hilir, Kecamatan Toba, Kecamatan Meliau, Kecamatan Tayan Hulu dan Kecamatan Balai Batang Tarang.
Raja Keraton Pakunegara Tayan XIV/Panembahan Anom Pakunegara XIV, Paduka Yang Mulia Gusti Yusri menuturkan, wilayah administrasi ini saat ini sedang berproses menjadi wilayah otonomi baru. “Sudah cukup lelah kami berjuang. Sudah 12 tahun dan sudah mendapatkan SK. Kami masih berjuang karena ada moratorium (penghentian) Daerah Otonomi Baru. Kami tunduk kepada keputusan pemerintah,” kata Paduka Yang Mulia Gusti Yusri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mendambakan Tayan sebagai kabupaten bukan semata-mata berlatar belakang politik, tapi sejarah. Sejak dulu Tayan ini memang wilayah otonomi. Kami pernah pernah jadi wilayah Swapraja. Kami juga pernah jadi pemerintah Kewedanaan. Wilayah administratifnya sama. Selain itu, Tayan adalah kerajaan, sebuah State,” papar Paduka Yang Mulia Gusti Yusri.
Pada tahun 1957, ia melanjutkan, wilayah Tayan bersama Sekadau dilebur ke dalam Kabupaten Sanggau. “Tetapi sekarang Sekadau sudah menjadi kabupaten. Sedangkan Tayan masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Sanggau,” papar dia.
Di sisi lain, Gusti Yusri juga berharap ada perhatian lebih terhadap Keraton Pakunegara Tayan. Sejauh ini, perhatian yang diberikan Pemprov Kalbar maupun Pemkab Sanggau sudah lebih dari cukup. “Namun masih di luar dari ekspektasi kami. Sebagai penerus budaya daerah dan budaya lokal, kami berharap warisan ini bisa dipertahankan,” harap Paduka Yang Mulia Gusti Yusri.
Hal senada diungkapkan oleh Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka. Dijelaskannya, luas wilayah Kabupaten Sanggau 12.800 kilometer persegi yang terdiri dari 15 kecamatan, 163 desa dengan jumlah penduduk mencapai 480 ribu jiwa. “APBD kami sebesar Rp1,6 triliun, di mana sebanyak Rp600 miliar lebih untuk bayar gaji, sisanya untuk operasional dan pembangunan,” papar dia.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI siap memperjuangkan aspirasi tersebut. Namun, di sisi lain, pemerintah belum mencabut moratorium untuk DOB. Sehingga hal ini memang perlu perjuangan ekstra untuk meyakinkan pemerintah, bahwa kemampuan Fiskal DOB Tayan memenuhi syarat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : Tim |
| Editor | : Muhamad Fiqram |
| Sumber | : Lanyalla Center |
Halaman : 1 2 Selanjutnya
