Ketua DPD RI Warning Kemenkes: Setelah Gagal Ginjal Anak, Kini Angka Diabetes Melambung

Selasa, 6 Juni 2023 - 16:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, (detikindonesia.co.id)

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, (detikindonesia.co.id)

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Setelah kasus penyakit gagal ginjal menyerang anak-anak, kini ancaman terbaru adalah penyakit diabetes. Prevalensi anak penyandang diabetes meningkat 70 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sejak 2010, Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) saat ini tercatat ada 1.645 anak penyandang diabetes di 13 rumah sakit di kota besar.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan mengambil tindakan cepat agar jumlah penderita tidak semakin bertambah, Menurut LaNyalla, tingginya anak yang hidup dengan penyakit dapat mengancam kualitas sumber daya manusia ke depan.

“Anak-anak kita ini merupakan generasi penerus menuju target Indonesia emas. Kita memerlukan generasi yang berkualitas, yang tentunya sehat secara lahir dan batin,” kata LaNyalla, Selasa (6/6/2023), Karena itulah, LaNyalla menekankan pentingnya penanganan preventif terhadap bahaya diabetes melitus anak. Langkah yang bisa diambil, dengan cara edukasi terhadap para orangtua.

“Di sinilah perlunya melibatkan orangtua agar dalam lingkungan terkecilnya yaitu keluarga dapat menerapkan pola hidup sehat. Ketidaktahuan orang tua akan bahaya diabetes melitus anak, menurut saya terjadi karena kurangnya edukasi dan sosialiasi,” tuturnya.

Di sisi lain, Senator asal Jawa Timur itu juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai belum komprehensif dan menyeluruh dalam membebaskan anak-anak dari penyakit yang berisiko berat. Diantaranya maraknya minuman dengan pemanis buatan yang bisa menjadi pemicu, “Untuk mewujudkan Indonesia sehat memang harus dengan kebijakan menyeluruh. Selain edukasi dan sosialisasi, harus ada pembatasan pula terhadap sumber-sumber penyebabnya,” papar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULI A.H
Sumber :

Berita Terkait

Viva Yoga Mauladi: Danantara Siap Jadi SWF Terbesar, Saingi Temasek dan ICD
Ombudsman Ajak Masyarakat Berani Bersuara Demi Layanan Publik Berkualitas
Bebas Pungli ! Ombudsman dan Wali Kota Padang Sepakat Larang Penjualan Seragam di Sekolah Negeri
Dorong Revisi UU Ombudsman, ORI Tekankan Transparansi Kebijakan BBM
Ombudsman RI Dorong Revisi UU No. 37 Tahun 2008 untuk Adaptasi dengan Perkembangan Zaman
Geisz Chalifah Kritik Pejabat Pertamina, NIC Sebut Sebagai Provokasi di Media Sosial
Para Alumni UI Luncurkan Petisi Menolak Keputusan Rektor Terkait Kasus Bahlil Lahadalia
Pandangan Praktisi Hukum Iswan Samma, S.H.: Dewan Pers Independen Harus Hentikan Manuver Monopoli Dewan Pers Melalui Judicial Review

Berita Terkait

Jumat, 14 Maret 2025 - 15:20 WIB

Gubernur Malut: Sertifikasi Halal Percepat Daya Saing UMKM di Pasar Global

Jumat, 14 Maret 2025 - 13:59 WIB

Bupati Malteng Serahkan Dana Hibah Rp1 Miliar untuk Pembangunan dan Bantuan Sosial

Jumat, 14 Maret 2025 - 13:33 WIB

Sherly Laos Luncurkan Mudik Subsidi 50 Persen, Warga Maluku Utara Antusias!

Jumat, 14 Maret 2025 - 13:21 WIB

Safari Ramadan Perdana, Gubernur Sherly Laos Disambut Ribuan Warga Halbar

Jumat, 14 Maret 2025 - 13:13 WIB

Safari Ramadan Gubernur Sherly Laos, Pemprov Malut Gelar Pasar Murah di 10 Kabupaten

Jumat, 14 Maret 2025 - 11:02 WIB

Ombudsman Kaltim Buka Posko Pengaduan Pungli Wisuda Sekolah

Jumat, 14 Maret 2025 - 10:30 WIB

Karyawan NHM dan Masyarakat Enam Desa Gelar Buka Puasa Bersama, Dukung Efisiensi Perusahaan

Jumat, 14 Maret 2025 - 10:16 WIB

Bupati Maluku Tengah Dorong Literasi Hukum demi Tata Kelola Pemerintahan yang Berkeadilan

Berita Terbaru