Konsultasi Pansus ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini adalah bagian dari proses pematangan materi Raperda sehingga Pansus memiliki banyak referensi dan pemahaman yang komprehensif terkait regulasi dan arah kebijakan dalam pengaturan tata ruang di daerah.
“Melalui konsultasi seperti ini kita berharap dapat melahirkan Raperda yang berkualitas. Apalagi RTRW ini akan menjadi Kompas bagi semua pemangku kepentingan dalam proses penataan ruang ke depan”, tandas Srikandi dari Dapil Sapé Lambu ini.
Lebih lanjut Dae Dita menegaskan bahwa Tim Pansus punya komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan Raperda ini dengan cepat, namun tetap memperhatikan semua keterpenuhan syarat dan prosedur dalam penyusunan Raperda salah satunya adalah keselarasan dengan Perda RTRW Provinsi NTB maupun dengan RTRW Nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Itulah salah satu alasan juga kenapa Pansus wajib berkonsultasi ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat”, tuturnya. (GA. 212*)
| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : GARDAASAKOTA.COM |
Halaman : 1 2
