DETIKINDONESIA.CO.ID, RAJA AMPAT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat,DPRK Mochamad Taufik Sarasa,ST,mendesak Kepolisian Daerah Papua Barat Daya (Polda PBD) untuk segera memeriksa Dinas Pendidikan Raja Ampat.
Desakan ini muncul setelah mencuatnya dugaan penyelewengan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan sejumlah insentif triwulan 1V tahun 2024 hingga kini belum juga disalurkan.
Dalam keterangannya kepada wartawan,Selasa (15/4),Taufik menegaskan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari para guru yang belum menerima hak TPP mereka sejak akhir tahun lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal,Dinas Pendidikan sebelumnya telah menjanjikan penyelesaian pembayaran tersebut pada awal tahun 2025.
“Kami minta Polda Papua Barat Daya segera menyelidiki dugaan penyelewengan dana TPP ini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain-main dengan hak guru,”tegas Ketua DPRK.
Menurut informasi yang dihimpun, Dinas Pendidikan berdalih bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh masalah administrasi dan proses verifikasi data.
Namun,hingga pertengahan April, belum ada kejelasan terkait waktu pencairan dana tersebut.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : TIFAPAPUA.NET |
Halaman : 1 2 Selanjutnya
