Ketum DPP Surosowan Indonesia Bersatu Beri Konsultasi dan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu

DETIKINDONESIA.CO.ID, BOGOR – Kabar menyenangkan untuk setiap warga Bogor, pasalnya Dewan Pimpinan Pusat Surosowan Indonesia Bersatu (DPP SIB) melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengatakan akan memberikan program layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu (ekonomi lemah).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Surosowan Indonesia Bersatu, Tb. Uuy Faisal Hamdan saat dikonfirmasi oleh Media detikindonesia.co.id, Rabu (17/4/2024).

“Pemberian bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma (gratis) kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang tidak mampu dalam bentuk layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi,” ujar Uuy, Ketua LBH Pemuda Indonesia DPP KNPI 2017.

Baca Juga :  Putusan MRP PBD, AFU Bukan OAP Ditolak 7 Suku Kuri Teluk Bintuni

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Uuy Faisal Hamdan mengatakan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. Namun, faktanya, ketika masyarakat berhadapan dengan hukum mereka tidak bisa bertindak sendirian dan membutuhkan bantuan sesuai undang – undang no 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sebab, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan finansial untuk mendapatkan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Akibatnya, tak jarang mereka menjadi korban atas keputusan hukum yang merugikan hingga akhirnya muncul istilah “hukum tumpul ke atas, namun tajam ke bawah”.

Padahal, keadilan, perlindungan, pengakuan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

“Bantuan hukum juga sebagai bentuk perlindungan HAM, pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan wujud kesamaan di hadapan hukum (equality before the law),” jelas Ketua Umum DPP SIB.