Ketum IMO : Hari Pers 2023 adalah Momentum Membangun Industri Media di Indonesia

Rabu, 8 Februari 2023 - 23:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ia mencontohkan, dalam kenyataannya, masih banyak media yang kesulitan, bahkan terkesan dipersulit untuk naik kelas menjadi media nasional yang kredibel dan profesional.

“Sumber masalahnya di mana? Sudah pasti di regulasi. Harus diakui bahwa regulasi untuk kepastian usaha di bidang pers belum sepenuhnya bagus sehingga masih banyak media-media kecil menjadi korban kriminalisasi dan upaya pembungkaman lainnya. Ini yang menurut kami masih perlu dibenahi,” terang Yakub.

Di samping itu, ia juga mengatakan kalau Dewan Pers belum mampu mengakomodir seluruh pelaku usaha media yang kini sedang tumbuh pesat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Adapun saat ini masyarakat pers dan pelaku usaha media khususnya di sektor online sedang tertuju kepada ketua Dewan Pers yang baru untuk dapat segera membuat terobosan-trobosan baru”.

Baca Juga :  Ini Baru Keren, Meski Tengah Rayakan HPN Pelayanan Dewan Pers Tetap Berjalan

Hal tersebut tentu saja agar Dewan Pers dapat merangkul sekaligus memberi ruang yang luas bagi tumbuh kembang industri media, dan hal ini menjadi masalah krusial bagi masa depan pelaku usaha media di Indonesia,” pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Yakub
Editor : Delvi
Sumber :

Berita Terkait

Viva Yoga Mauladi: Danantara Siap Jadi SWF Terbesar, Saingi Temasek dan ICD
Ombudsman Ajak Masyarakat Berani Bersuara Demi Layanan Publik Berkualitas
Bebas Pungli ! Ombudsman dan Wali Kota Padang Sepakat Larang Penjualan Seragam di Sekolah Negeri
Dorong Revisi UU Ombudsman, ORI Tekankan Transparansi Kebijakan BBM
Ombudsman RI Dorong Revisi UU No. 37 Tahun 2008 untuk Adaptasi dengan Perkembangan Zaman
Geisz Chalifah Kritik Pejabat Pertamina, NIC Sebut Sebagai Provokasi di Media Sosial
Para Alumni UI Luncurkan Petisi Menolak Keputusan Rektor Terkait Kasus Bahlil Lahadalia
Pandangan Praktisi Hukum Iswan Samma, S.H.: Dewan Pers Independen Harus Hentikan Manuver Monopoli Dewan Pers Melalui Judicial Review

Berita Terkait

Jumat, 14 Maret 2025 - 15:26 WIB

Dukung Pendidikan, Pemkab Teluk Bintuni Bantu Sarana Belajar di Distrik Aroba

Jumat, 14 Maret 2025 - 15:15 WIB

KPU Kaimana Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu, Syukuri Kelancaran Pilkada

Jumat, 14 Maret 2025 - 15:04 WIB

Bupati Fakfak Samaun Dahlan Ajukan RAPBD 2025, Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat

Jumat, 14 Maret 2025 - 11:52 WIB

Ombudsman RI Papua Barat dan DPRD Perkuat Pengawasan Pelayanan Publik

Jumat, 14 Maret 2025 - 11:28 WIB

Johny Kamuru: Penanggulangan Banjir Jadi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sorong

Jumat, 14 Maret 2025 - 10:04 WIB

Bupati Sorong Johny Kamuru Buka Musrenbang Distrik, Tekankan Efisiensi Anggaran

Kamis, 13 Maret 2025 - 16:30 WIB

Bupati Sorong Johny Kamuru Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan, Tanpa Target 100 Hari Kerja

Kamis, 13 Maret 2025 - 16:24 WIB

Danlantamal XIV Sorong Terima Kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Bahas Keamanan Maritim

Berita Terbaru