Kok Senayan Pada Diam?

Sabtu, 6 November 2021 - 03:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Fahri Hamzah

Penulis Adalah: Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora

Sekali lagi tentang oposisi memble, banyak yg gak paham. Bacalah sistem kita. Di manakah oposisi diletakkan dalam organisasi negara? Pada partai politik kah atau pada cabang kekuasaan? Jangan salah baca di sini karena ini awal kesalahan selanjutnya kalau salah memahami.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sistem kita bernegara di Indonesia, atau sistem presidensial isme secara umum. Oposisi tidak diletakkan pada koalisi partai politik tetapi sesuai nama lainnya yaitu kongresionalisme maka oposisi diletakkan sepenuhnya pada cabang kekuasaan legislatif, DPR RI dan DPDRI

Oleh karena itu dalam sistem kita, sekali lagi tugas anggota legislatif secara keseluruhan adalah melakukan oposisi terhadap eksekutif. Coba baca seluruh dokumen undang undang yang menyusun kelembagaan negara, semua anggota legislatif memiliki tugas yang sama: pengawasan!

Baca Juga :  Lemhannas Republik Indonesia Dan Pembangunan Kualitas Sistem Ketahanan Nasional Indonesia

BACA JUGA:

Memang setiap sistem itu ada nilai lebih dan nilai kurangnya. Kita pernah memilih sistem Parlementer di awal kemerdekaan tapi dianggap ciptakan instabilitas negara. Maka, karena kita sudah memilih sistem presidensial maka harus ditekuni secara utuh. Kita harus tau cara kerjanya!

Dari yang saya lihat sekarang para politisi di legislatif kurang memahami cara kerja sistem ini. Itulah yang menyebabkan mereka terjebak pada perasaan eksekutif terlalu dominan. Eksekutif dianggap terlalu sering menang. Eksekutif punya akses kepada seluruh cabang kekuasaan.

Memang itu salah satu kelemahan sistem ini, tetapi karena pada dasarnya seluruh legislatif punya hak pengawasan dan bertanya bahkan investigasi terhadap eksekutif, dengan fasilitas dan Imunitas yang kuat, maka pada dasarnya mereka tetap bisa efektif menjalankan pengawasan!

Baca Juga :  Sistem Pemilu Proporsional Tertutup atau Terbuka?, Sebuah Upaya Mewujudkan Demokrasi Kerakyatan dan Berkeadilan atau Demokrasi Terpimpin

Memang itu salah satu kelemahan sistem ini, tetapi karena pada dasarnya seluruh legislatif punya hak pengawasan dan bertanya bahkan investigasi terhadap eksekutif, dengan fasilitas dan Imunitas yang kuat, maka pada dasarnya mereka tetap bisa efektif menjalankan pengawasan!

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis :
Editor :
Sumber :

Berita Terkait

Hancurkan Mafia Pertamina: Moment of Truth Prabowo, Erick Thohir?
Buka Puasa Bersama: Makna dan Tradisi
Revisi UU Minerba; Langkah Maju Percepatan Hilirisasi
Mata Uang Dunia
Berita Acara Sumpah (BAS) Firdaus dan Razman Dibekukan Pengadilan Tinggi, Apa Pelajaran Bagi Advokat Lain?
Pesan Ketum di Rakernas, Partai Golkar Solid
Kongkriet! Arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar di Rakernas
Menteri Bahlil Cermat

Berita Terkait

Jumat, 28 Maret 2025 - 14:23 WIB

Bupati Tanah Bumbu Teken Nota Kesepakatan RPJMD 2025-2029, Ini Prioritasnya!

Jumat, 28 Maret 2025 - 09:02 WIB

Pemkab Tanah Bumbu Serahkan LKPD Unaudited 2024 ke BPK Kalsel

Kamis, 27 Maret 2025 - 12:02 WIB

Dukungan Pemkab Tanah Bumbu untuk Pesona Melasti 2025

Rabu, 26 Maret 2025 - 20:59 WIB

Rapat Paripurna DPRD Tanbu, Bupati Bang Arul Paparkan Tujuh Misi Prioritas Dalan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029

Rabu, 26 Maret 2025 - 16:19 WIB

Usai Dilantik, Gercep Mama Deden Buat Program Kesejahteraan Keluarga di HST

Rabu, 26 Maret 2025 - 16:16 WIB

Bersilaturahmi Dengan Pemdes se HST, Bang Rizal Wujudkan Satu Visinya

Rabu, 26 Maret 2025 - 14:51 WIB

Polres Tanah Bumbu Sediakan Layanan Penitipan Kendaraan Gratis untuk Pemudik

Rabu, 26 Maret 2025 - 14:43 WIB

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif Tegaskan RKPD 2026 Harus Inklusif dan Berkelanjutan

Berita Terbaru