DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – (28/8/2023) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu menggaungkan komitmen mengurangi kemacetan dan polusi udara. Hal ini sangat kontradiktif dengan rencana pengurangan subsidi Public Service Obligation (PSO) PT. Transjakarta untuk kebutuhan operasional yang awalnya Rp 3,9 T akan dipotong Rp 1 T untuk tahun anggaran 2024.
Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI JAKARTA, Eneng Maliyanasari menungkapkan kekecewaannya terhadap perihal ini, bukannya pro terhadap transportasi publik, malah anggaran subsidinya dipangkas.
“Katanya serius mau menangani kemacetan dan polusi udara tapi kenapa malah potong subsidi PSO Transjakarta?. Ini berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta dan JakLinko/Mikrotrans yang dikelola Transjakarta, padahal sangat dibutuhkan masyarakat,” ucapnya.
Eneng yang akrab disapa Milli menilai kondisi Jakarta saat ini darurat polusi udara mestinya Pemprov mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik agar kondisi udara membaik. Selain itu juga mengurangi kemacetan di DKI.
“Ini malah memotong anggaran PSO TransJakarta. Pemprov DKI gagal paham dalam kebijakannya juga dalam tata anggarannya,” ungkap Milli.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan solusi jangka panjang dari kemacetan dan polusi udara adalah beralih ke transportasi publik utamanya yang berbasis listrik. Pemprov mestinya pro terhadap hal ini. Maka anggarannya pun lebih mendukung peningkatan kualitas transportasi publik bukan beli mobil listrik untuk ASN.
“Ketimbang beli mobil listrik untuk ASN mending dorong Transjakarta bisa mengoperasionalkan bus listrik sebanyak mungkin untuk meminimalisir kemacetan dan polusi udara”.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : TIM |
| Editor | : YULI |
| Sumber | : |
