Komunikasi dan Transparansi, Kunci Sukses Efisiensi Anggaran Negara

Harus dibuka. Bukankah Presiden Prabowo ingin memastikan kebocoran anggaran belanja dihilangkan? Soal sedikit mencoreng muka kementerian/lembaga ya tidak apa-apa, kan yang penting hasilnya.

Bukankah Bappenas dan kementerian punya tolok ukur outcome dari penggunaan anggaran? Ukur dan buka saja. Apa outcome dari rakor, kajian, bimtek, konsolidasi, konsinyering dan lain-lain itu terhadap pembangunan?.

Belum lagi jika kegiatan itu digelar di ballroom-ballroom hotel bintang lima yang gedungnya dimiliki perorangan dan manajemennya dikelolakan kepada group manajemen hotel milik asing. Kemana uang yang dibelanjakan di hotel itu?.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Komunikasi

Faktor yang tidak kalah penting adalah komunikasi yang memastikan bahwa pesan tersampaikan secara utuh. Dimana paling krusial adalah belanja yang langsung ke masyarakat atau pelayanan publik tidak dihapus. Ini penting. Sehingga tidak terjadi salah tangkap dan salah informasi.

Misalnya, efisensi anggaran di Kementerian Pendidikan. Di masyarakat beredar informasi bahwa efisiensi menyasar belanja pelayanan Pendidikan. Padahal yang diefisiensikan adalah kegiatan-kegiatan yang berada di template ‘lama’ yang isinya itu ke itu saja dari tahun ke tahun. Dan tidak ada hubungannya dengan belanja Pendidikan langsung ke sekolah atau kampus.

Pemerintah seharusnya memiliki saluran komunikasi yang paling efektif. Karena itu sudah seharusnya mampu menjelaskan secara detil apa yang dirancang. Apa latar belakangnya, dan bagaimana aksi atau langkahnya. Serta tujuan akhirnya akan dirasakan kapan. Sehingga rakyat punya hope. Dan tidak terombang-ambing dengan informasi yang simpang siur.

Tidak perlu juga pakai jasa para buzzer, yang hanya akan menambah kegaduhan. Karena saluran yang digunakan di medsos memang memberi ruang untuk saling serang. Sehingga kita justru terjebak dengan perang retorika dan persuasi saja. Lebih penting menjelaskan secara utuh pesan dan memastikan pesan tersebut sampai ke masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan catatan: tidak simpang siur juga antar kementerian/lembaga.

Terakhir, perlu dijelaskan juga, bahwa pilihan melakukan efisiensi belanja APBN ini adalah pilihan untuk mengurangi utang dalam menutup defisit anggaran. Apalagi setiap tahun, termasuk tahun 2025 ini, pemerintah harus membayar jatuh tempo cicilan utang pokok dan bunga tahunan, yang angkanya tidak kecil.

Jadi, efisiensi belanja yang tidak terlalu perlu. Atau pos belanja ‘ala-ala’ itu harus menjadi tradisi dan semangat kita semua. Bahkan harus menjadi tugas besar para penyusun Rancangan APBN di tahun 2026 nanti.

Tetapi di sisi lain, ada baiknya mulai dikaji bagaimana gaji pokok dan tunjangan para ASN yang relatif kecil itu dipikirkan. Sehingga mereka tidak berharap kepada SPPD atau uang-uang tambahan dari kegiatan-kegiatan yang melekat di kesekjenan masing-masing kementerian/lembaga

Sumber : Klikwarta.com

Halaman : 1 2