Komunitas Law Fighters, Desak BPK Periksa Seluruh Harta Kekayaan Pejabat Maluku Utara

Wahyu Muhlis, juga menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk mencegah praktik korupsi. Oleh karena itu, pihaknya berharap BPK dapat segera menindaklanjuti temuan survei KPK dengan melakukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap harta kekayaan pejabat di Maluku Utara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara, Marius Sirumapea S.E., M.Si., Ak. dalam kesempatan terpisah, menyatakan bahwa BPK selalu berkomitmen untuk melakukan pemeriksaan yang independen dan objektif sesuai dengan standar yang berlaku. Marius juga menegaskan bahwa BPK akan menindaklanjuti temuan survei KPK dengan melakukan pemeriksaan yang diperlukan.

“Kami akan menindaklanjuti temuan survei KPK dengan melakukan pemeriksaan yang diperlukan. BPK selalu berkomitmen untuk melakukan pemeriksaan yang independen dan objektif sesuai dengan standar yang berlaku,” ujar Marius.

Desakan Komunitas Law Fighters ini tentu menjadi harapan berbagai pihak, termasuk masyarakat Provinsi Maluku Utara pada umumnya.

Banyak yang berharap agar BPK dapat segera melakukan pemeriksaan yang komprehensif untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan bebas dari praktik korupsi.

Pemeriksaan terhadap harta kekayaan pejabat daerah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mencegah terjadinya praktik korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Namun, Komunitas Law Fighters dan masyarakat luas berharap agar proses pemeriksaan dapat segera dilakukan untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Halaman : 1 2