Konflik Antara PT PSM dan Kuasa Hukumnya, Mesin Penghancur Batu Milik PT SMA jadi Korban Sitaan

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Sehubungan adanya dugaan salah putusan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung terhadap aset dari PT Sinar Mutiara Abadi (SMA) Tangerang, prihal penyitaan mesin penghancur batu.

PT SMA sebenarnya bukan perusahaan yang digugat oleh mantan dari lawyer PT Pajajaran Sarana Makmur (PSM), tapi yang berpekara adalah PT PSM dengan mantan kuasa hukumnya.

Benny Wullur yang merupakan kuasa hukum dari PT SMA bersama Pemilik PT SMA, Hendri Anwar menjelaskan kronologis perkara kejadiaan tersebut dalam konferensi pers yang diadakan di Citra Tower, Kemayoran, Rabu (12/2/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Awal PT PSM pernah bekerjasama dengan seorang pengacara yang diminta untuk mengamankan pabrik milik perusahaan tersebut, tetapi mesin penghancur batu bukan milik PT PSM, melainkan milik PT SMA yang disewakan kepada PT SPM,” jelas Benny.

Terjadilah konflik antara pengacara PT PSM dengan perusahaan itu hingga masuk dalam gugatan pengadilan. PT PSM tidak mengetahui bahwa perusahaannya telah digugat oleh mantan pengacaranya sendiri, maka tidak ada perwakilan dari PT PSM yang menghadiri perkara itu di PN Bandung hingga putusan verstek.

Benny menduga adanya kenakalan mantan pengacara PT PSM terhadap kliennya sendiri. Dirinya juga mengaku ada sejumlah mesin yang disita berdasarkan putusan pengadilan, seperti Circular Vibrating Screen, model: YK 1548, Jaw Crusher nomor: HPE 600×900, Vibrating Feeder, model: ZSW380-96, Impact Crusher, model : PR-1210, Chongqing Cummins Engine Ltd. P.R China 365581, dan mesin EFET nomor RNJO.1 380V.

“Kami duga kuat ada pihak yang mengambil keuntungan. Seharusnya sebagai kuasa hukum itu mengamankan perusahaan yang menjadi kliennya, ini malah menagih fee kepada PT PSM (klien). Akibatnya terjadi konflik internal, sampai pengacara itu menggugat klinenya sendiri ke pengadilan,” ungkapnya

Benny juga menyoroti kinerja majelis hakim yang mengabulkan putusan penyitaan aset tanpa melakukan pengecekan terlebih dshulu.

Halaman : 1 2 Selanjutnya