KSPSI Curhat Impor Tinggi, LaNyalla Sudah Ingatkan Sejak Lama

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Ruang Delegasi  Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). Impor dan Omnibus Law menjadi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.

Ketua DPD RI didampingi Senator asal Sumatera Barat Alirman Sori dan Tamsil Linrung (Sulsel), Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Togar M Nero dan Brigjen (Pol) Amostian.

Hadir Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Sekjen KSPSI Arif Winardi, Wakil Sekjen KSPSI Liliek Nugroho, Wakil Sekjen Rosa Pasaribu, Wakil Sekjen Gatot Subroto, Ahmad Yani (Wakil Bendahara), Nano Haryono (Ketua PP FSPKSI), Daulat K (Ketum PP FSPMI) dan beberapa pengurus lainnya.

Baca Juga :  Bertemu Budayawan, LaNyalla Dorong RUU PPBAKN Segera Disahkan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa KSPSI yang terdiri dari 13 federasi mengapresiasi DPD RI yang selalu hadir dalam persoalan diskursus negara dan bangsa.

“Sekarang DPD RI kedengaran suaranya. DPD RI sekarang mempunyai dinamika lain sehingga kita senang bisa bersilaturahmi,” katanya.

Selanjutnya menurut Jumhur, para pekerja dan buruh berharap DPD RI juga konsen kepada permasalahan impor yang sangat tinggi oleh negara ini.

“Soal impor kami menaruh harapan besar pada Ketua DPD RI agar ingatkan pemerintah. Karena impor ini yang terpukul adalah para buruh atau pekerja.
Kalau semua impor, produksi akan terhenti dan tentunya berakibat tidak ada pekerjaan bagi para pekerja,” kata Jumhur.

“Banyak kemudian terjadi PHK gara-gara impor ini Padahal Indonesia sebenarnya bisa. Makanya kalau DPD bersuara keras soal impor kita sangat apresiasi,” sambungnya.

Dijelaskan oleh LaNyalla bahwa dirinya sudah mengingatkan ke pemerintah soal impor sejak Agustus 2021. Namun dirinya heran kenapa Presiden Jokowi baru marah-marah belakangan ini.

“Ketika sidang bersama DPR dan DPD 16 Agustus 2021, saya sampaikan dalam pidato bahwa yang namanya marketplace besar itu faktanya 90 persen impor dari Tiongkok. Kita hanya sebagai penjual saja,” ucapnya.

Kalau semuanya impor, lanjut LaNyalla, pabrik di Indonesia akan berhenti produksi. Tenaga kerja kemudian menganggur dan ujungnya PHK.

“Lebih jauh sebenarnya bukan soal itu saja. Ini amanat kedaulatan, negara harus hadir supaya ada ruang, sekaligus memastikan market bagi produk lokal,” katanya.

Dengan Presiden sudah marah-marah, LaNyalla berharap kran impor dibatasi. Jika kemudian tetap saja angkanya tinggi, kewajiban DPD RI dan elemen masyarakat untuk mengawasi.

Halaman : 1 2 Selanjutnya