Kualifikasi Berkas Pokja ULP di Langkat Ricuh, Hingga Dukumentasi Liputan Wartawan Minta Dihapus

Peristiwa itupun luput dari perhatian dari ULP UKPBJ yang akhirnya ada beberapa perusahaan dari luar Kabupaten Langkat tidak dapat memasuki ruang ULP. Meskipun kondisi ini telah diantisipasi dengan kehadiran personil Satpol PP dan Polres Langkat.

Beberapa perusahaan diluar Kabupaten Langkat yang tidak dapat memasuki ruang ULP diantaranya CV Mandiri yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto

Menurut salahsatu perwakilan CV Mandiri, peristiwa penghalang kehadiran mereka di ruang ULP sesuai surat undangan yang diterima merupakan kedua kalinya. “Setelah sebelumnya terjadi pada pelaksanaan tender pekerjaan APBD 2022 dan kini terjadi lagi di tender P-APBD 2022,” ujar perwakilan CV Mandiri yang tidak mau menyebutkan namanya.

Baca Juga :  Jurkam Sarifa Uswanas: Optimis SANTUN Membawa Perubahan Untuk Fakfak

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemudian ada seorang oknum berbadan tegap berbaju kaos putih, mengaku pengamanan proses pembuktian berkas berusaha meminta handphone dan menghapus rekaman video maupun foto yang diabadikan seorang jurnalis media siber yang bertugas di Kabupaten Langkat. Permintaan oknum tersebut tidak digubris jurnalis tersebut bersama bebarapa rekan pewarta yang meliput peristiwa ini.

Pada kesempatan yang sama salah satu perusahaan yang diundang ULP UKPBJ Pemkab Langkat, mengungkapkan kekecewaannya karena adanya penghalangan, hingga mereka baru bisa memasuki ruang ULP diluar batas waktu yang telah ditentukan ULP Kabupaten Langkat.

“Tidak tau paket siapa-siapa yang kami masuki, kami ini fight. Tidak tau kami paket si ini-si ini. Kami baik baik kemari hanya untuk memenuhi undangan klarifikasi. Nanti perkara menang belakangan, kita ngomong baik-baik. Kalau kek begini terus kapan Indonesia bersih,” tegas Juli Sitompul yang disambut cemoooh orang-orang yang mendengar ucapannya.

Dirinya juga meminta pokja ULP Pemkab Langkat untuk membuat aturan perusahaan di luar Kabupaten Langkat dilarang ikut tender.

“Kalau begitu lain kali, bapak bapak yang di pokja Langkat. Tolong dibuat untuk masyarakat Medan atau perusahaan Medan tidak boleh masuk, buat disitu. Jelaskan kan jadi fair,” ujar boru Sitompul tanpa ada satupun petugas pokja ULP menjawab.

Halaman : 1 2