Sehingga, lanjutnya, sudah sepantasnya anggota DPD RI memberi dukungan moral dengan menunda atau membatalkan agenda kunjungan tersebut. Sekaligus sebagai empati kepada mayoritas rakyat Indonesia yang sekarang mengalami penurunan daya beli dan banyaknya PHK di dunia usaha dan industri.
“Program Studi Referensi itu dilakukan sebagai bagian dari penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan DPD RI. Tetapi kita kan sama-sama tahu, berapa RUU inisiatif DPD RI yang menumpuk tetapi tak kunjung menjadi Undang-Undang. Lebih baik fokus mengegolkan RUU yang sudah ada, agar segera menjadi UU,” ungkap mantan Ketua Komite I DPD RI itu.
Pendiri FRASA & Partner Lawfirm itu mengaku mendengar DPD RI sedang merancang Program Studi Referensi ke beberapa negara, di antaranya Uni Emirat Arab, Portugal dan Spanyol. “Program DPD RI Keluar Negeri ini bertentangan dengan intruksi Presiden Prabowo terhadap larangan keluar negeri bagi pejabat negera,” tutupnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
| Penulis | : TIM |
| Editor | : LUKAS |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
