Kunjungi Addatuang Sidenreng, LaNyalla Bahas Kekuatan Bangsa Selain Parpol

DETIKINDONESIA.ID, MAKASSAR – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memaparkan jika Indonesia memiliki kekuatan lain selain partai politik (parpol). Kekuatan yang menurutnya bisa dimaksimalkan untuk kemajuan bangsa ini. Sayangnya, kekuatan tersebut telah dikebiri melalui empat kali amandemen konstitusi.

LaNyalla menyampaikan hal itu saat mendapatkan gelar adat dari Addatuang Sidenreng di Saoraja Wanio Addatuang Sidenreng, Sulsel, Rabu (17/11/2021).

Karena amandemen itu, tutur LaNyalla, para pemegang saham Republik ini tak lagi memiliki akses untuk menentukan wajah bangsa ini ke depan. Sedangkan partai politik seolah bertindak sebagai pemegang absolut penentu wajah dan arah perjalanan bangsa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Itu terjadi karena konstitusi kita saat ini, yang merupakan konstitusi hasil amandemen di tahun 1999 hingga 2002 silam itu, memang hanya memberikan ruang kepada partai politik sebagai penentu utama,” katanya.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, bahkan, saat ini partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa ini. Dan, hanya partai politik melalui fraksi di DPR RI bersama pemerintah yang memutuskan Undang-Undang yang mengikat seluruh warga bangsa.

“Padahal, sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli memberikan ruang kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan dengan porsi yang sama dengan anggota DPR RI yang merupakan representasi partai politik,” tutur dia.

Namun, setelah amandemen, Utusan Golongan dihapus dan Utusan Daerah diubah menjadi DPD RI. Tetapi dengan kewenangan yang berbeda dengan Utusan Daerah.

DPD RI sebagai wakil daerah, yang juga dipilih melalui Pemilu seperti partai politik, hanya mendapat porsi mengusulkan Rancangan Undang-Undang dan membahas di fase pertama di Badan Legislasi.

“Sedangkan pemutus untuk mengesahkan menjadi Undang-Undang adalah DPR bersama pemerintah. DPD RI juga tidak bisa mengusulkan pasangan Capres dan Cawapres dari jalur non-partai politik. Padahal, masyarakat melalui sejumlah survei menghendaki ada calon pemimpin nasional dari unsur non-partai politik,” tutur dia.

Oleh karena itu, DPD RI terus menggugah kesadaran publik, bahwa sistem tata negara yang ada di Indonesia saat ini, sudah jauh meninggalkan DNA sejarah lahirnya bangsa ini.

Halaman : 1 2 Selanjutnya