Kunjungi Pesantren Al Fatimah, LaNyalla Tegaskan Ulama Harus Ikut Tentukan Arah Perjalanan Bangsa

Jumat, 3 Maret 2023 - 16:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, BOJONEGORO – Sumbangsih ulama dan pesantren sangat besar dalam perjalanan bangsa sebelum kemerdekaan dan dalam mempertahankan kemerdekaan.

Oleh karena itu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa para ulama merupakan pemilik saham negeri ini sehingga mereka harus diberi ruang besar untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa.

Hal itu disampaikan LaNyalla saat berkunjung ke Pondok Pesantren Modern Al Fatimah, Bojonegoro, Jumat (3/3/2023). Ketua DPD RI ditemui langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren, Dr. KH. Tamam Syaifuddin. M.Si.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tetapi sejak bangsa ini melakukan Amandemen Konstitusi di tahun 1999 sampai 2002, kedaulatan sudah tidak lagi di tangan rakyat, termasuk di dalamnya para ulama dan kalangan pesantren.
Kedaulatan rakyat sudah dipindahkan kepada kedaulatan Partai Politik dan Presiden,” ujarnya.

Padahal ulama dan kalangan pondok pesantren di era sebelum kemerdekaan, pondok pesantren adalah prototype dari masyarakat madani. Pondok pesantren menjadi solusi bagi masyarakat.

Baca Juga :  DMO Batubara: Mengapa Kebijakan Domestik Belum Maksimal dan Apa Solusinya?

“Peran ulama dan kiai-kiai pengasuh pondok pesantren juga tidak bisa dihapus dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Lahirnya Peristiwa 10 November 1946, karena adanya Resolusi Jihad dari Rais Akbar NU, Kiai Hasyim Asy’ari. Lalu peran para ulama dan kiai se-Nusantara dalam memberikan pendapat dan masukan kepada Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan banyak sekali peran lainnya,” papar LaNyalla.

Sampai sekarang pun sumbangsih ulama dan pondok pesantren masih sangat nyata. Dari sisi ideologi jelas negara ini berdasar atas ketuhanan. Hal ini menjadi domain utama Pondok Pesantren sebagai penjaga akhlak dan adab serta moral generasi bangsa.

“Dari sisi sosial ulama dan pondok pesantren sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal, sekaligus penjaga moral anak bangsa di tengah arus globalisasi.” ujar dia lagi.

Dijelaskannya Senator berdarah Bugis itu, sejak Amandemen Konstitusi empat tahap, justru banyak paradoksal atau keganjilan di Indonesia. Indonesia menjadi negara yang liberal dengan ekonomi yang semakin kapitalistik. Namun rakyat tidak bisa berbuat banyak.

Baca Juga :  LaNyalla Dukung Program Pasporisasi KJRI Jeddah

“Karena sejak saat itu, kedaulatan rakyat sudah tidak memiliki wadah yang utuh. Dulu sebelum dilakukan amandemen, kedaulatan rakyat ada di Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR RI yang terdiri dari partai politik melalui anggota DPR, Utusan Daerah yang merupakan wakil-wakil dari Sabang sampai Merauke dan unsur Utusan Golongan, dari beragam golongan di masyarakat, termasuk dari ulama dan tokoh agama,” katanya.

Oleh karena itu, tegas LaNyalla, sistem yang berganti karena Perubahan Konstitusi harus segera akhiri.

“Makanya saya tawarkan gagasan kepada para ulama di sini, kepada semua elemen masyarakat untuk kita kembali kepada rumusan asli sistem bernegara dan sistem ekonomi Pancasila. Kembali ke UUD 45 naskah asli yang kemudian nanti kita sempurnakan dengan adendum,” jelasnya.

Sementara itu pengasuh ponpes Modern Al Fatimah, Dr. KH. Tamam Syaifuddin. M.Si mengapresiasi kunjungan Ketua DPD RI. Dirinya juga mendukung perjuangan yang dilakukan LaNyalla bagi bangsa ini.

Baca Juga :  Dekan FH Unhas dan Dirjen Imigrasi MoA Pelatihan Sertifikasi Konsultan Keimigrasian

“Kami pengasuh pondok pesantren modern Al Fatimah Bojonegoro beserta keluarga besar Institut Agama Islam Al Fatimah sangat mengapresiasi kunjungan Ketua DPD RI. Kami semua sangat menaruh harapan besar pada beliau agar bisa memperjuangkan sekaligus meluruskan terjadinya pembelokan Konstitusi kita dari yang Asli,” katanya.

Dirinya sepakat dan mendukung bahwa kembali ke UUD 45 naskah asli adalah solusi bagi bangsa saat ini. Sebab hal itu sesuai cita-cita luhur pendiri bangsa.

“Kami dari kalangan ulama, kyai dan santri di seluruh pelosok Nusantara tidak rela adanya pembegalan Konstitusi. Kita tidak mau menjadi negara yang liberal kapitalis. Dimana abrasi demokrasi ini akan membahayakan stabilitas ipoleksosbudhankam dan merendahkan martabat kita di hadapan bangsa lain. Kita harus digdaya, kita harus merdeka,” ujar KH Tamam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Fiqram
Sumber :

Berita Terkait

Ribuan Umat Muslim Laksanakan Salat Idul Fitri 1446 H di Jatinegara
IKA Trisakti Matangkan Pemilihan Ketum 2025-2028, Usung Musyawarah Mufakat
Tinjau Pos Pelayanan Mudik di Terminal Pulogebang, Kapolri Imbau Pemudik Jaga Keselamatan
Jan Maringka : Kehadiran UU TNI Wujudkan Single Prosecution System dalam Sistim Peradilan Pidana
Pahlevi Pangerang Ajak Musyawarah Mufakat di RUA IKA Trisakti: Perkuat Soliditas Alumni Menuju Indonesia Emas 2045
Torang Matuari Bentuk Badan Hukum untuk Dukung Pemberian Masukan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah
Rumah Zakat Distribusikan Zakat Fitrah Serentak di 29 Kota pada Hari Zakat Nasional 2025
Harison Mocodompis: Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik untuk Perlindungan Hak Masyarakat

Berita Terkait

Jumat, 28 Maret 2025 - 18:47 WIB

Pemerkosaan Anak Bawah Umur oleh Eks Kapolres Ngada, Idam: Pelaku Harus di Kebiri

Rabu, 5 Maret 2025 - 23:30 WIB

Bangun Posko Kesehatan bagi Korban Banjir, Kapolres Jaktim Tinjau Lokasi dengan Terobos Banjir

Senin, 17 Februari 2025 - 21:46 WIB

Akibat Ditarget BAZIS, Kelurahan Pademangan Timur Wajibkan RT/RW Bayar Iuran ZIS

Senin, 17 Februari 2025 - 21:31 WIB

Dugaan Pungli Pelantikan RT/RW Pademangan Timur, Lurah: Kalau Merasa Terpaksa Jangan ada Pelantikan

Jumat, 14 Februari 2025 - 13:17 WIB

Konflik Antara PT PSM dan Kuasa Hukumnya, Mesin Penghancur Batu Milik PT SMA jadi Korban Sitaan

Rabu, 12 Februari 2025 - 20:57 WIB

Kegaduhan di PN Jakarta Utara, Ketua DPD DePA-RI; Menciderai Marwah Pengadilan dan Advokat Indonesia

Senin, 10 Februari 2025 - 16:12 WIB

Dinilai Melakukan Contempt of Court di PN Jakut, Razman Cs Terancam Pidana

Jumat, 7 Februari 2025 - 20:12 WIB

Ramai LPG 3 Kg hingga Mencuat Isu Reshuffle, AMPG Duga Ada Pihak Tak Suka Bahlil

Berita Terbaru

JAWA TENGAH

Ribuan Warga Hadiri Open House Bupati Sragen, Soto Jadi Favorit

Senin, 31 Mar 2025 - 20:10 WIB