Lahan Dipaksa Untuk Tol, Warga Sumedang Mengadu Ke Ketua DPD RI

Minggu, 20 Maret 2022 - 19:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah warga asal Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengadu kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, terkait lahan yang diambil paksa dengan dalih pembangunan jalan tol.

Yang menjadi masalah, hingga kini proses pembayaran belum sepenuhnya rampung. Padahal, lahan yang awalnya disiapkan untuk pembangunan jalan tol tersebut tak jadi digunakan untuk membangun jalan tol.

“Lahan kami tak jadi dibangun jalan tol. Jalan tol malah dialihkan ke lokasi lainnya. Ini berproses mulai tahun 2008,” kata salah seorang perwakilan warga, Yayat, saat audiensi dengan Ketua DPD RI di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (20/3/2022).

Pada kesempatan itu, Yayat didampingi sejumlah rekannya di antaranya Deden Hidayat, Dudi Abdullah, Tommy dan Darmawan.

Dikatakan, awalnya warga sama sekali tak berencana menjual lahan mereka. Namun, tiba-tiba ada tim tujuh yang disebut-sebut menjadi kuasa warga dan menjual lahan milik mereka yang akan dibangun jalan tol.

“Kami tak pernah menguasakan kepada tim tujuh, tapi tiba-tiba lahan kami diperjualbelikan. Ada pembayaran paksa. Bilamana tak diambil, barang hilang dan uang hilang,” kata Yayat.

Tentu saja hal tersebut membuat bingung seluruh warga, termasuk Yayat. Mau tidak mau, sebanyak 400 KK merelakan lahan mereka daripada tak mendapatkan apapun.

“Luasannya 61 hektare. Kurang lebih seluruhnya Rp46 miliar untuk 400 KK. Paling tinggi lahan dibayar seharga Rp1,260 juta. Ada yang dibayar Rp900 ribu, ada juga Rp750 ribu. Lahan saya seluas 822 meter dibayar Rp10 juta,” katanya.

Baca Juga :  Ketua DPD RI Optimis Impor Beras Bisa Dihentikan

Pada saat pemberkasan, Yayat melanjutkan, oleh Panitia Perluasan Tanah (P2T) warga diminta tanda tangan namun tak diperkenankan membaca isi surat yang ditandatanganinya tersebut.

“Pada saat pembayaran, kami dicicil, sampai ada yang selama setahun. Katanya jangan banyak-banyak pegang uang, nanti dirampok,” jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

KNPI Goes To Campus: Mempersiapkan SDM Unggul Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045
Abdurrahim Fabanyo, Ajak Warga Pulau Morotai, Coblos nomor Urut 1
Berangkat Ke Korsel, Ali Mochtar Ngabalin Menerima Gelar Profesor
Setelah Didukung Raja Atiati, Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik Konfrensi Pers Hari Ini Dengan Jargon SANTUN
Walikota Memberi Jawaban Atas Pembuatan Raperda Laporan Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Kota Tidore
Rapat Paripurna Ke 6, Walikota Tidore Kepulauan Menyampaikan RPD Tentang LPP 2023
Tokoh Adat Minta Ibu Safitri Malik Soulisa Pimpin Buru Selatan Periode Kedua
Sabet Penghargaan Nasional, Capt Ali Ibrahim, Satu – Satunya Walikota Terbaik di Maluku Utara

Berita Terkait

Sabtu, 22 Februari 2025 - 09:22 WIB

Bungatan Berharap Kepala Daerah Terpilih Tanjung Jabung Timur Menepati Janji Politik dan Program Kerjanya.

Sabtu, 3 September 2022 - 11:04 WIB

UMKM Di Kerinci, Habis Di Borong Santri Dukung Ganjar Wilayah Jambi.

Selasa, 30 Agustus 2022 - 18:07 WIB

Di Jambi, Relawan Santri Dukung Ganjar Kembali Ke Pesantren

Selasa, 7 Juni 2022 - 16:57 WIB

Bupati Ustadz Anwar Sadat Sambut Kunjungan DPW dan DPD FK-UMKM di Rumah Dinasnya

Minggu, 22 Mei 2022 - 13:15 WIB

Halal Bi Halal Bersama Gubernur Jambi, Ali Murtada Mempresentasikan Program FK UMKM RI di Hadapanya

Berita Terbaru

Penulis, Mujamin Jassin adalah Pendongeng (storytelling), dan Kolumnis Sosial Politik

Artikel

Mutiara dalam Lakon Dewi Gendari

Minggu, 23 Feb 2025 - 15:24 WIB