Lahan Dipaksa Untuk Tol, Warga Sumedang Mengadu Ke Ketua DPD RI

Sialnya, setiap kali pembayaran diberikan, uang mereka masih dipotong oleh Tim Tujuh dengan alasan operasional.

Yayat bersama warga sudah menempuh berbagai cara untuk memperjuangkan hak mereka. Namun hingga kini perjuangan mereka nihil.

“Sudah melapor ke Pemda, ke Polda Jabar juga. Namun selama tiga tahun tak ada perkembangan. Kami warga juga sudah menemui Komnas HAM,” katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yayat bersama rekan-rekannya berharap Ketua DPD RI dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi tersebut.

“Kami yakin Pak LaNyalla yang dapat menyelesaikan permasalahan kami. Untuk itu kami datang ke sini,” kata Yayat diamini rekan-rekannya.

Menanggapi aspirasi warga tersebut, Ketua DPD RI langsung gerak cepat. Ia langsung mengagendakan peninjauan ke lokasi dan langsung bertemu warga serta stakeholder terkait lainnya.

“Besok saya langsung agendakan kunjungan kerja untuk menggali informasi lebih detail ke warga dan stakeholder terkait lainnya. Hasil kunjungan kerja akan kami teruskan kepada Presiden dan Kementerian terkait,” tegas LaNyalla.

Ia mengaku prihatin atas apa yang menimpa warga. Dalam catatan LaNyalla, apa yang dialami warga di Sumedang ini bukan satu-satunya kasus sengketa antara masyarakat dan negara dalam hal pembangunan jalan tol.

“Tentu kita prihatin dengan peristiwa ini. Tak semestinya hal ini terjadi. Keberpihakan negara itu harus kepada rakyat. Saya perlu tegaskan, kita butuh pembangunan. Tapi bukan pembangunan yang menyingkirkan rakyat, menggusur mereka dan menjauhkan mereka dari akar budayanya,” tegas LaNyalla.

Halaman : 1 2