LaNyalla Ajak Kader PBB Koreksi Arah Perjalanan Bangsa Lewat Amandemen

Rabu, 8 Desember 2021 - 04:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak kader Partai Bulan Bintang (PBB) untuk terlibat aktif mengoreksi arah perjalanan bangsa. Salah satunya, melalui Amandemen ke-5 Konstitusi yang saat ini sedang bergulir.

“Koreksi arah perjalanan bangsa harus dilakukan untuk Indonesia yang lebih berdaulat dan berdikari, serta mampu mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia,” kata LaNyalla saat menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis ‘Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Partai Bulan Bintang seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa (7/12/2021) malam.

Koreksi yang dimaksud LaNyalla, adalah sistem tata negara dan sistem ekonomi negara. Karena hasil Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 silam membuat sistem demokrasi dan ekonomi Pancasila hilang, digantikan dengan demokrasi liberal dan ekonomi kapitalistik.

Sejak Amandemen Konstitusi perubahan 4 tahap Indonesia seolah lepas dari DNA sejarah lahirnya bangsa ini. Juga semakin menjauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa.

“Wajah dan arah perjalanan bangsa diserahkan kepada penentu tunggal yaitu partai politik, melalui fraksi di DPR RI. Celakanya, suara atau pendapat hanya dihitung sebagai angka melalui voting di Parlemen. Sehingga yang terjadi adalah tirani mayoritas. Partai politik kecil tidak akan pernah mampu menghadapi partai politik besar,” tegas dia.

Begitu pula haluan ekonomi nasional yang telah bergeser dari ekonomi kekeluargaan dan gotong royong dengan soko guru koperasi menjadi ekonomi pasar bebas yang didominasi swasta nasional dan asing, yang sebagian sahamnya bisa dimiliki siapapun dan dimanapun melalui lantai bursa saham.

Baca Juga :  AHY Ungkap Prabowo yang Mendorong Dirinya Berperan di Pemerintahan

“Sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, perlahan tapi pasti kita serahkan kepada mekanisme pasar. Impor menjadi jalan keluar termurah, dengan dalih efisiensi. Inilah wajah konstitusi dan produk undang-undang negara kita hari ini,” papar dia.

Menurut LaNyalla, mahasiswa yang menjadi penggerak Reformasi 1998 banyak tidak sadar bahwa perubahan konstitusi empat tahap telah menyebabkan kondisi saat ini.

“Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan saya selalu menekankan pentingnya membahas persoalan-persoalan di sektor hulu, bukan di hilir. Karena muara dari kelemahan sebagai bangsa ada di sektor hulu, yaitu persoalan fundamental bangsa ini yang menyebabkan Indonesia tak kunjung mampu mewujudkan tujuan hakiki dari lahirnya bangsa ini, yaitu; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” papar Senator asal Jawa Timur itu.

Baca Juga :  Di Musda PPAD DKI Jakarta, LaNyalla Sebut Pasal 222 UU Pemilu Penyumbang Ketidakadilan dan Kemiskinan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Walikota Memberi Jawaban Atas Pembuatan Raperda Laporan Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Kota Tidore
Temui Ketua Komisi II DPR RI, Eki Pitung beri Rekomendasi Perubahan UU 29 Tahun 2007
Dukung UUD 45 Naskah Asli, Eki Pitung Berikan Peci Merah pada LaNyalla
Fachrul Razi Kembali Terpilih Sebagai Ketua Komite I DPD RI Tahun 2023-2024
Silaturahmi Raja dan Sultan, Tuntut MPR Kembali Sebagai Lembaga Tertinggi Negara
Tingkatkan Semangat Petani Sula, Alien Mus: Saya Sudah Berjumpa Dengan Investor
Resmi Mendaftar di KPU Kepsul, Gerindra Target Panen Kursi Pemilu 2024
Bantu Kesulitan Warga, Safrin Gailea Bagikan Beras di Bulan Ramadan

Berita Terkait

Rabu, 20 November 2024 - 15:49 WIB

Politik di Spice Islands

Jumat, 15 November 2024 - 21:27 WIB

Transmigrasi Bukan Solusi Kesejahteraan Bagi Penduduk Orang Asli Papua

Minggu, 10 November 2024 - 12:57 WIB

Implementasi Disertasi Menteri Bahlil: Pembentukan SATGAS Hilirisasi Berkeadilan dan Berkelanjutan Mendesak Dipercepat

Selasa, 5 November 2024 - 16:12 WIB

Rancu Produk Hukum Pelantikan Presiden & Wakil Presiden

Minggu, 27 Oktober 2024 - 20:20 WIB

Kerek Lamok dan Wunuk Kerek

Minggu, 27 Oktober 2024 - 20:13 WIB

Perempuan Lani dan Cawat Tali

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 15:14 WIB

Sahabatku, Sukiman Yang Syahid Dalam Mencari Nafkah

Rabu, 23 Oktober 2024 - 19:30 WIB

Papua Bukan Tanah Kosong

Berita Terbaru

Nasional

Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK 2024-2029

Kamis, 21 Nov 2024 - 15:08 WIB