DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak kader Partai Bulan Bintang (PBB) untuk terlibat aktif mengoreksi arah perjalanan bangsa. Salah satunya, melalui Amandemen ke-5 Konstitusi yang saat ini sedang bergulir.
“Koreksi arah perjalanan bangsa harus dilakukan untuk Indonesia yang lebih berdaulat dan berdikari, serta mampu mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia,” kata LaNyalla saat menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis ‘Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Partai Bulan Bintang seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa (7/12/2021) malam.
Koreksi yang dimaksud LaNyalla, adalah sistem tata negara dan sistem ekonomi negara. Karena hasil Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 silam membuat sistem demokrasi dan ekonomi Pancasila hilang, digantikan dengan demokrasi liberal dan ekonomi kapitalistik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejak Amandemen Konstitusi perubahan 4 tahap Indonesia seolah lepas dari DNA sejarah lahirnya bangsa ini. Juga semakin menjauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa.
“Wajah dan arah perjalanan bangsa diserahkan kepada penentu tunggal yaitu partai politik, melalui fraksi di DPR RI. Celakanya, suara atau pendapat hanya dihitung sebagai angka melalui voting di Parlemen. Sehingga yang terjadi adalah tirani mayoritas. Partai politik kecil tidak akan pernah mampu menghadapi partai politik besar,” tegas dia.
Begitu pula haluan ekonomi nasional yang telah bergeser dari ekonomi kekeluargaan dan gotong royong dengan soko guru koperasi menjadi ekonomi pasar bebas yang didominasi swasta nasional dan asing, yang sebagian sahamnya bisa dimiliki siapapun dan dimanapun melalui lantai bursa saham.
“Sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, perlahan tapi pasti kita serahkan kepada mekanisme pasar. Impor menjadi jalan keluar termurah, dengan dalih efisiensi. Inilah wajah konstitusi dan produk undang-undang negara kita hari ini,” papar dia.
Menurut LaNyalla, mahasiswa yang menjadi penggerak Reformasi 1998 banyak tidak sadar bahwa perubahan konstitusi empat tahap telah menyebabkan kondisi saat ini.
“Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan saya selalu menekankan pentingnya membahas persoalan-persoalan di sektor hulu, bukan di hilir. Karena muara dari kelemahan sebagai bangsa ada di sektor hulu, yaitu persoalan fundamental bangsa ini yang menyebabkan Indonesia tak kunjung mampu mewujudkan tujuan hakiki dari lahirnya bangsa ini, yaitu; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” papar Senator asal Jawa Timur itu.
| Penulis | : Tim |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2 Selanjutnya
