LaNyalla Ajak Kader PBB Koreksi Arah Perjalanan Bangsa Lewat Amandemen

Ketidakadilan sosial itu, menurut LaNyalla, dilihat dan didengarnya langsung dari stakeholder di daerah dalam kunjungan kerjanya di 34 provinsi.

“Kesimpulannya permasalahan di daerah sama, yaitu ketidakadilan sosial. Mengapa keadilan sosial sulit terwujud? Karena adanya modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekayaan dan kekuasaan atau oligarki,” ucapnya.

Oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Oligarki juga beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mengapa ini bisa terjadi? Sebab, kata LaNyalla, memang dibuka peluang untuk terjadinya dominasi segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negara ini.

“Padahal para pendiri bangsa sejatinya melahirkan sistem ekonomi yang dikelola dengan azas kekeluargaan atau sistem ekonomi Pancasila, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang terdiri dari 3 ayat. Di mana kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” papar dia lagi.

Oleh karena itu, LaNyalla terus menyampaikan pikiran-pikiran tersebut untuk menggugah kesadaran publik, memantik pemikiran seluruh elemen bangsa, sehingga terbangun dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik.

“Dengan begitu Indonesia akan menjadi negara seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, bukan negara dengan mazhab kapitalisme liberal,” tuturnya.

Acara Bimtek dihadiri oleh Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra (secara virtual), Sekjen PBB Afriansyah Noor, Ketua Majelis Syuro PBB KH Masrur Anhar, Bupati Konawe Utara Ruksamin (Ketua DPW PBB Sulawesi Tenggara) serta Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi Bulan Bintang se-Indonesia.

Halaman : 1 2